KedaiPena.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menyatakan dukungannya untuk menyukseskan gerakan nasional Bangga Berwisata di Indonesia Aja (BBWI) untuk membangkitkan sektor pariwisata nasional setelah dua tahun terkena dampak pandemi Covid-19.
“Kami siapkan evaluasi dan penguatan program Bangga Buatan Indonesia termasuk di dalamnya terkait UMKM dan pariwisata. Kementerian PANRB memperkuat kelembagaan serta mengevaluasi tata kelola birokrasi agar keseluruhan program terkait bisa berdampak optimal untuk pemulihan sektor pariwisata dan dapat melipatgandakan belanja produk dalam negeri oleh kementerian atau lembaga serta pemda,” kata Anas dalam Rapat Koordinasi Nasional Percepatan Pembangunan Lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Semester II, di The Kaldera Nomadic Escape, Kabupaten Toba, Sumatra Utara, yang disampaikan melalui keterangan tertulis, Kamis (22/12/2022).
Anas mengatakan penguatan sektor pariwisata dan UMKM selaras dengan program reformasi birokrasi tematik pengentasan kemiskinan yang sedang digeber Kementerian PANRB. Sesuai target Menparekraf Sandiaga Uno, diharapkan ada 1,2 miliar perjalanan wisatawan nusantara pada 2023, yang tentunya bisa menggerakkan perekonomian lokal yang berujung pada penurunan kemiskinan.
“Jadi Pak Menko Luhut Pandjaitan dan Pak Menparekraf Sandiaga sudah siapkan beragam program berbasis atraksi destinasi pariwisata. Kementerian PANRB memperkuat kelembagaan dan tata kelola birokrasinya,” ujarnya.
Ia berharap pariwisata dapat menjadi proyek perubahan di lingkungan birokrasi, yang dikenal sebagai program calon pemimpin yang mengimplementasikan gagasan menjadi inovasi yang terlembaga.
“Jadi di masing-masing daerah kita dorong ada proyek perubahan berbasis pariwisata, sehingga muncul banyak inovasi pemerintahan berbasis pariwisata. Kita akan beri atensi khusus karena ini berdampak langsung ke ekonomi rakyat,” ujarnya lagi.
Ia menambahkan, selaras dengan program pariwisata nasional, Kementerian PANRB juga mendorong penguatan industri dan UMKM produsen produk dalam negeri.
“Indikator belanja produk dalam negeri, termasuk di dalamnya alokasi anggaran 40 persen untuk belanja UMK-Koperasi, secara resmi pada 2023 dimasukkan dalam penilaian Indeks Reformasi Birokrasi yang setiap tahun dilakukan Kementerian PANRB terhadap kementerian/lembaga dan pemda. Kita sudah layangkan surat kepada seluruh instansi pemerintah untuk mengutamakan produk dalam negeri dan produk UMK dan Koperasi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan Instruksi Presiden No 2/2022,” pungkasnya.
Laporan: Ranny Supusepa
