KedaiPena.com – Membangun negara ini, tak cukup hanya dengan melakukan pembangunan infrastruktur. Karena dasar dari negara maju itu, pada hakikatnya adalah kualitas manusia yang baik. Dan saat ini, kualitas manusia yang seperti itu, belum lah banyak di Indonesia.
Bacaleg DPR RI Partai NasDem dari Dapil Jawa Tengah 1, Anurindra B Charismiadji atau lebih dikenal dengan nama Indra Charismiadji memiliki harapan tinggi untuk dapat mengawal secara langsung pembangunan sektor pendidikan dan pembangunan kualitas manusia Indonesia.
“Faktanya, sumber daya manusia Indonesia memang belum unggul. Karena pengembangan sektor pendidikannya belum dilakukan secara baik dan benar. Salah satunya, sebagai contoh, adalah roadmap pendidikan yang seharusnya bisa menjadi tolak ukur, tak kunjung diwujudkan oleh pemerintahan saat ini,” kata Indra, Minggu (24/9/2023).
Pria yang memiliki darah Ambarawa ini bukannya tanpa alasan memilih Dapil Jawa Tengah 1, yang meliputi Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga dan Kabupaten Tegal.
“Selain karena memang kakek nenek saya berasal dari Ambarawa, juga karena tingkat buta huruf Jawa Tengah itu yang tertinggi,” ujarnya.
Indra mengharapkan dengan majunya dirinya menjadi anggota DPR RI, bisa membantu negara ini untuk membangun kualitas manusia unggul untuk menyambut Indonesia Emas 2045.
“Saya ingin memastikan, bahwa semua amanat konstitusi terlaksana. Mulai dari pembukaan pasal 31 ayat 1 sampai dengan ayat 5, yang selama ini tidak diawasi oleh DPR, dapat diwujudkan,” ujarnya lagi.
Ia menyatakan pembangunan infrastruktur masif yang dilakukan pemerintah dalam dua periode ini, tidak dapat memberikan hasil optimal karena kualitas manusianya belum bisa mengikuti arah Pembangunan yang dicanangkan pemerintah.
Salah satu contohnya, pada SMK Negeri 1 Sale, Rembang, yang baru lalu sempat viral atas pembebastugasan kepala sekolahnya atas kasus pemungutan infaq.
“Pemungutan infaq, dilakukan atas keputusan komite untuk membantu pembangunan mushala, yang memang belum ada di SMK tersebut dan sesuai dengan ketentuan persyaratan standar sekolah. Seharusnya, kondisi sekolah negeri ini menjadi perhatian dinas,” kata Indra.
Dan bukan hanya kondisi fisik sekolah yang menjadi masalah, tapi juga terjadi kekurangan sumber daya pengajar.
“Waktu 2019, saya pernah mendebat gubernur terkait anggaran pendidikan Jawa Tengah, yang hanya tiga persen. Sementara, konstitusi menyatakan minimal 20 persen. Responnya, susah menganggarkan 20 persen, karena banyak kebutuhan yang lain. Ya saya jawab, memang sudah jadi Gubernur,” tuturnya.
Jadi, masalahnya adalah pemerintah tidak mengetahui data kondisi sekolah di lapangan, sebelum memberlakukan kebijakan.
“Bukan hanya SPP masalahnya, tapi kelayakan gedung, ketersiapan fasilitas sekolah hingga ketersediaan tenaga pengajar yang kompeten,” tuturnya lagi.
Indra meyakini masalah yang sama juga dihadapi oleh provinsi lainnya, bukan hanya di Jawa Tengah saja.
“Karena itu, sebelum berbicara tinggi tentang digitalisasi atau apapun itu, sebaiknya kita susun dulu kerangka dasar pendidikan negara ini. Kita berangkat dari mana, mau ke mana dan apa yang harus dilakukan untuk mencapainya. Semuanya disusun berdasarkan indikator-indikator dan capaian-capaian yang memang sudah disusun berdasarkan kajian akademik. Jangan hanya berdasarkan keinginan saja, tanpa ada kajian yang jelas,” pungkasnya.
Laporan: Ranny Supusepa
