KedaiPena.Com – Target 20 juta wisatawan mancanegara belum bisa tercapai sampai akhir tahun 2019. Pemerintah di tahun 2020 berupaya untuk kembali rebound, tetapi terhambat karena pandemi Covid-19
Praktisi Outdoor, Muhammad Rubini Kertapati menilai, pemerintah dalam menetapkan target dan kebijakan itu tidak pernah diiringi dengan langkah konkret.
“Jadi kajian-kajian atau literasi yang dilakukan pemerintah dalam membuat kebijakan dan target, saya menilai tidak pernah membumi mereka,” ucap Rubini Kertapati kepada wartawan, Rabu (2/9/2020).
Menurutnya, hal itu seperti protokol atau hal prosedural yang dilakukan hanya untuk melengkapi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Itu protokol atau hal prosedural saja yang dilakukan agar kelengkapan APBN dan yang lainnya, terlihat atau perjalanan pemerintah seolah-olah,” papar dia.
Mantan atlet nasional panjat tebing ini, mengatakan jika ingin menargetkan 20 juta wisatawan mancanegara tidak akan tercapai dengan kondisi yang tidak normal.
“Mau menerapkan 20 juta tidak tercapai, apalagi kondisi yang tidak normal saat ini. Dan juga pemerintah seperti tidak ada pengalaman dalam menangani krisis. Mereka tidak mengakali kondisi dengan langkah-langkah strategis. Ya menurut saya nol besar,” ujar pria dia.
Selain itu, kata dia, saat ini peran UMKM masih kurang diperhatian pemerintah.
“Narasinya yang selalu dibangun kan seperti 99% usaha UMKM dan hanya 1% usaha besar. Ya sudah, semestinya semua didorong lebih memprioritaskan UMKM. Terus kenapa yang dibikin itu destinasi super prioritas yang tanda kutip bisnisnya besar menengah ke atas begitu. Harusnya yang 99% itu diajak, diberdayakan, ditingkatkan, diaktivasi dan dibantu terus,” jelas Bibin
Sehingga, lanjut dia, hal tersebut merupakan kontra produktif. Mengapa yang ditetapkan di 5 destinasi super prioritas bukanlah UMKM.
“Jadi menurut saya ini kontra produktif dilihatnya. Kira-kira itu yang menggarap 5 super prioritas itu UMKM atau bukan. Kan mestinya yang utama harus didorong adalah UMKM,” katanya.
Tidak hanya itu, Bibin menuturkan, kebijakan tersebut tidak membumi dan tidak tepat lantaran UMKM hanya dibantu dengan pelatihan bukan permodalan.
“Kebijakan pemerintah tidak membumi dan tidak tepat, misalnya saat ini UMKM dibantu dengan pelatihan, seharusnya UMKM juga dibantu dalam permodalan dan bagaimana diberi akses untuk permodalan terus didampingi melalui mentoring. Karena pada dasarnya UMKM sudah mengerti bisnis apa yang harus mereka lakukan,” tandasnya.
Laporan: Muhammad Lutfi
