KedaiPena.Com – Pengembangan metaverse di Indonesia diyakini masih akan menemui sejumlah tantangan. Salah satu, hambatanya ialah tingginya harga alat yang dibutuhkan untuk membuat fundamental dari metaverse yaitu VR dan AR.
Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi I DPR Anton Sukartono Suratto saat memberikan pandanganya terkait tantangan pengembangan metaverse di Indonesia.
“Terutama tantangan untuk membuat adopsi dunia metaverse bisa merata dan mudah diakses masyarakat,” ujar Anton dalam perbincangan, Jumat, (17/12/2021).
Anton juga memandang, tugas pemerintah cukup berat dalam menghadapi pengembangan dunia digital metaverse ke depan.
Hal ini, kata Anton, lantaran pengembangan VR dan Metaverse di Indonesia sedianya harus disesuaikan dengan infrastruktur telekomunikasi yang ada.
“Produk dan layanan yang akan dikeluarkan harus memerhatikan aspek tersebut, agar bisa berjalan optimal dengan kecepatan internet rata-rata di Indonesia,” tegas Anton.
Anton memastikan, Komisi I DPR mendukung penuh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dalam percepatan pembangunan Palapa Ring.
Palapa Ring adalah proyek infrastruktur telekomunikasi pembangunan serat optik di seluruh Indonesia yang bertujuan pemerataan akses pita lebar (Broadband) ssepanjang 36.000 kilometer.
“Akselerasi pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sosial ekonomi melalui ketersediaan infrastruktur jaringan telekomunikasi berkapasitas besar yang terpadu bisa memberikan jaminan kualitas internet dan komunikasi yang berkualitas tinggi, aman, dan murah,” papar Anton.
Anton menegaskan, hal ini dilakukan sebagai bagian dari sovereignty atau kedaulatan negara dan ketahanan nasional melalui ketersediaan infrastruktur telekomunikasi terintegrasi.
“Dalam kurun lima tahun ke depan, diprediksi pengembangan dunia metaverse atau pemanfaatan VR dan AR secara lebih optimal di Indonesia bisa dilakukan pada sektor pendidikan, SDM, dan hiburan,” ungkap Anton.
“Tentu isunya nanti adalah terhadap perlindungan privasi, oleh karena itu UU PDP perlu segera dirampungkan dalam menghadapi perkembangan dunia digital yang sangat cepat,” lanjut Politikus Partai Demokrat ini.
Anton mendorong, agar Kominfo dapat meningkatkan koordinasi dengan Lembaga dan Kementerian lainya untuk pemerataan akses internet di seluruh Indonesia. Hal ini, termasuk untuk ketersediaan energi listrik sebagai sumber power dunia digital.
“Jangan sampai Kominfo sudah membangun ribuan BTS internet di daerah 3T seluruh Indonesai namun beberapa desa tersebut belum menikmati listrik. BTS nya sudah nyala tapi masyarakat sekitar BTS tersebut tidak bisa minikmati karena tidak ada listrik,tidak bisa mencharge HP. Hal ini dapat memicu fenomena kesenjangan baru,” ujar Anton.
Anton menjelaskan, mengapa hal tersebut menjadi penting lantaran di tahun 2020 tercatat masih ada 433 desa di Indonesia yang belum teraliri listrik.
Wilayah tersebut terbagi di daerah Papua terdapat 325 desa, Papua Barat sebanyak 102 desa, Nusa Tenggara Timur sebanyak 5 desa, dan Maluku 1 desa.
“Dan tercatat juga masih banyak desa/kelurahan yang belum terjangkau 4G, baik di wilayah 3T maupun non-3T. Total ada lebih dari 12 ribu desa yang belum diselimuti 4G, 9.113 desa berada di 3T dan sekitar 3.000 desa di non-3T,” jelas Anton.
Oleh karena itu, Anton berharap, pemerintah harus melakukan akselerasi aliran listrik. Anton menyarankan, pemerintah dapat mengalihkan pembangkit listriknya dengan Energi Baru Terbarukan (EBT).
“Seperti energi tenaga surya sebagai alternatif pengembangan listrik,” tutur Anton.
Anton mengaku ingin, agar pemenuhan kebutuhan listrik memanfaatkan energi alternatif yang disesuaikan dengan ketersediaan kebutuhan anggaran dan karakteristik desa, baik sumber daya manusia (SDM), geografis, dan ketersediaan sumber energi dapat teralisasikan.
“Kementerian/lembaga terkait termasuk ESDM, PLN, Kemendes PDTT dan Kominfo, serta mitra pembangunan swasta juga harus bersinergi memaksimalkan upaya pemanfaatan energi alternatif untuk listrik yang tepat berdasarkan karakteristik dalam mendukung pemerataan akses internet seluruh Indonesia,” jelas Anton.
Anton yakin, dengan tercapainya harapan pemerataan akses internet dan listrik serta sosialisasi transfomasi digital, maka program potensi desa dan desa digital dapat terwujud.
“Sehingga tidak ada lagi kesenjangan di dunia digital dan seluruh bangsa Indonesia bisa merasakan dan memanfaatkan perkembangan dunia digital bahkan dunia metaverse nantinya,” pungkas Anton.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menceritakan momen pertemuan antara dirinya dengan pendiri Facebook dan kini CEO Meta Mark Zuckerberg.
Dalam pertemuan itu Mark menyebut bahwa dunia akan berubah mengarah virtual dalam 10-15 tahun ke depan. Jokowi mengaku sudah mendapat bocoran soal metaverse saat bertemu Mark.
Jokowi mengingatkan, perusahaan dunia juga bergerak ke dunia digital. Indonesia sebagai salah satu negara besar harus ikut memikirkan upaya mengambil keuntungan ini.
Ia beralasan, Indonesia memiliki potensi besar sebagai pasar digital dengan mencontohkan Indonesia pada tahun 2019 sudah mengantongi 40 miliar dolar AS dan kini per 2021 sudah tembus 70 miliar dolar AS. Angka 2025 pun diprediksi 146 miliar dolar AS.
Laporan: Muhammad Hafidh
