KedaiPena.Com– Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) mengaku memiliki semangat serupa dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri soal berpihakan kepada rakyat dan mencegah terjadinya kecurangan dalam Pilpres 2024. Timnas AMIN setuju dengan kritik hingga sindiran terhadap penguasa saat ini.
Hal tersebut disampaikan Asisten Coach Timnas AMIN Jazilul Fawaid menanggapi pernyataan Jokowi yang menyebut bahwa Presiden boleh berkampanye dan memihak dalam sebuah kontestasi. Jazilul menjawab pernyataan kemungkinan Timnas AMIN berkomunikasi dengan TPN Ganjar-Mahfud dalam merespons pernyataan Jokowi tersebut.
“Saya pikir ibu Mega sudah sangat keras mengingatkan agar kekuasaan jangan semena-mena. Aparatur negara jangan semena-mena semangatnya sama, semangat berpihak kepada rakyat. Semangat agar pemilu tidak dicurangi oleh pihak-pihak tertentu yang terlibat secara personal dalam Pemilu ini,” kata Jazilul, Rabu,(24/1/2024).
Meski demikian, Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menyerahkan pendapat Presiden Jokowi tersebut kepada seluruh rakyat Indonesia. Jazilul mempertanyakan, apakah rakyat Indonesia ingin meneruskan budaya KKN yang dulu pernah ada atau malah ingin perubahan etika serta berbudaya dalam kultur demokrasi.
“Tentu kita kembalikan kepada rakyat Indonesia, apakah akan meneruskan budaya yang dulu pernah ada di Indonesia atau kita menuju kepada perubahan etika dan berbudaya daalam kultur demokrasi kita?,” pungkas Jazilul.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menyebut, seorang Kepala Negara itu boleh berkampanye dan memihak salah satu pasangan calon (paslon) di Pilpres 2024.
Namun, saat berkampanye itu yang penting tidak menggunakan fasilitas negara.
“Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja. Yang penting, presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh,” kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (24/1/2024).
“Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh,” sambungnya.
Menurut dia, seorang presiden dan menteri itu selain pejabat publik juga merupaka seorang politikus.
Oleh sebab itu, mereka memiliki hak politik yang mesti dijaga.
Laporan: Tim Kedai Pena
