KedaiPena.Com- Calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan angkat bicara soal pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut bahwa kepala negara boleh berkampanye dan memihak di Pilpres 2024 asal tidak menggunakan fasilitas negara.
Anies lantas mengingatkan bahwa bersikap netral tidak perlu mengeluarkan effort atau upaya. Hal ini, kata Anies, berbeda apabila orang nomor satu di Indonesia tersebut melakukan intervensi dalam pesta demokrasi.
“Netral itu tidak perlu mengeluarkan effort apapun. Tapi kalau intervensi itu harus ada effort,” kata Anies di Sumatera Barat, Kamis,(25/1/2024).
“Kalau mau terlibat itu harus ada effort khusus,” tambah Gubernur DKI Jakarta ini.
Atas kondisi demikian, Anies berharap, agar Presiden Jokowi tetap dapat netral dan tidak melakukan intervensi dalam pesta demokrasi tahun 2024.
Anies menegaskan, bahwa saat ini bukanlah sebuah cerita untuk memenangkan salah satu calon semata. Namun, tegas Anies, hal ini merupakan upaya untuk menceritakan sejarah.
“Jadi menurut saya udah jalankan saja netralitas toh ini sedang menceritakan sejarah kok bukan memenangkan salah satu,” tandas Anies.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan presiden maupun menteri memiliki hak demokrasi dan politik yang membolehkan mereka untuk ikut kampanye pemilu selama tidak menggunakan fasilitas negara.
Jokowi mengatakan hal itu untuk menanggapi adanya sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang masuk sebagai tim sukses untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pilpres 2024.
“Hak demokrasi, hak politik, setiap orang. Setiap menteri sama saja, yang paling penting presiden itu boleh lho kampanye, boleh lho memihak. Boleh,” kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu,(24/1/2024).
Jokowi menjelaskan bahwa jabatan presiden dan menteri merupakan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Oleh karena itu, menurut dia, kampanye merupakan hak demokrasi dan hak politik setiap warga negara, termasuk presiden dan para menteri.
Jokowi menilai bahwa hak demokrasi tersebut memiliki aturan. Menurut dia, yang terpenting adalah presiden dan menteri tidak menggunakan fasilitas negara saat mengkampanyekan pasangan calon peserta Pilpres 2024.
“Boleh, kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa gini enggak boleh, gitu enggak boleh; boleh. Menteri juga boleh. Itu saja yang mengatur itu, hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara,” tegas Jokowi.
Laporan: Muhammad Lutfi
