KedaiPena.Com- Analis Geopolitik dan Pertahanan Keamanan, Yulis Susilawaty berharap Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto dapat menjelaskan secara langsung soal kabar dugaan korupsi pembelian pesawat jet tempur Mirage 2000-5 bekas dari Qatar.
Menurut Yulis Susilawaty, kurang pantas apabila bantahan kabar dugaan korupsi pembelian pesawat jet tempur Mirage 2000-5 bekas dari Qatar itu disampaikan Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran.
“Harusnya demikian karena tudingan itu di tujukan kepada Prabowo dalam kapasitas Menhan dimana akan sangat berpengaruh dengan kepercayaan publik terhadap kinerja Kementerian Pertahanan selama dipimpin oleh Prabowo,” ujar dia, Minggu,(11/2/2024).
Yulis Susilawaty merasa apabila bantahan kabar dugaan korupsi pembelian pesawat jet tempur Mirage 2000-5 bekas dari Qatar disampaikan TKN Prabowo-Gibran hanya memperlihatkan konflik kepentingan.
“Jika dibantah TKN Prabowo-Gibran justru memperlihatkan konflik kepentingan bagaimana capres yang masih menjabat dalam menyelesaikan permalasahan di tubuh lembaganya dalam hal Kemenhan,” ungkap dia.
Yulis Susilawaty juga merasa aneh apabila yang merespons soal kabar dugaan korupsi pembelian pesawat jet tempur Mirage 2000-5 bekas dari Qatar TKN Prabowo-Gibran. Ia menegaskan, hal itu bukan kapasitas dari TKN Prabowo-Gibran.
“Padahal pembelian alutsista itu G to G jadi ya sudah seharusnya pemerintah atau Kemhan secara resmi menjawab berita tersebut,” ungkap dia.
Ia lantas mengingatkan, bahwa praktik korupsi dan mark up alutsista membuat lemah sistem pertahanan dan keamanan negara. Sebab, kata dia, alutsista yang dibeli tidak sesuai dengan anggaran.
“Dan dalam pengadaan dibutuhkan transparansi serta akuntabilitas. Sehingga audit sangat diperlukan untuk mendptkan gambaran kerangka sistem untuk mencapai kemandirian pertahanan Indonesia ke depan,” pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Rosan Roeslani memastikan berita soal dugaan korupsi pengadaan pembelian pesawat bekas Indonesia-Qatar yang diarahkan ke Prabowo Subianto adalah berita bohong atau hoaks.
Rosan mengatakan bahwa hal tersebut sudah dicek langsung olehnya sendiri kepada para pihak terkait.
“Saya cek langsung baik yang di Washington DC maupun di kedutaan besar Amerika-Indonesia tidak pernah ada permintaan itu sama sekali. Dari ini juga menambah bukti bukti bahwa perintah itu adalah berita yang palsu, berita hoaks,” kata Rosan dalam konferensi persnya di Hotel Fairmont, Jakarta, Sabtu (10/2/2024).
“Saya kirim linknya ke mereka dan menanyakan, apakah benar dari pihak Greco (lembaga anti korupsi Uni Eropa The Group of States against Corruption) yang mengatas namakan sebagai monitoring corruption meminta asistensi kepada pemerintah Amerika,” sambung Rosan dalam siaran persnya.
Laporan: Sabilillah
