KedaiPena.Com – Anggota Komisi XI DPR RI, Fauzi H. Amro mengaku, tidak setuju dengan kebijakan pemerintah yang memperbolehkan pekerja dengan usia 45 tahun ke bawah kembali bekerja di tengah pandemi.
“Kalau saya tidak setuju dengan kebijakan pemerintah yang mengizinkan masyarakat berusia 45 tahun ke bawah bekerja kembali. Karena kebijakan tersebut tidak sesuai dengan protokol WHO mengenai pencegahan Covid-19, hal utama yang harus dilakukan adalah menghindari berkerumun,” ungkap Fauzi H. Amro kepada KedaiPena.Com, Rabu, (13/5/2020).
Fauzi H. Amro menilai, kebijakan pemerintah yang memperbolehkan pekerja berusia 45 kebawah kembali bekerja itu sama dengan membiarkan makin banyak pekerja terpapar wabah asal Wuhan, Cina tersebut.
“Sudah banyak pekerja yang terpapar Corona bahkan ada yang sampai meninggal. Menurut saya, keselamatan pekerja harus lebih diutamakan sesuai anjuran WHO,” tegas Politikus Nasdem ini.
Fauzi H. Amro melanjutkan, seharusnya tidak perlu ada kebijakan dikotomi umur dalam dunia kerja di masa Corona lantaran tak ada yang menjamin usia muda bakal bebas terpapar dari corona.
“Karena virus tak memandang usia, anak muda pun bisa rentan kena virus corona karena tidak menerapkan pola hidup sehat, tidak menjaga jarak, ketika berada di luar rumah, masih suka ngumpul secara kerumunan, malas cuci tangan, tidak pake masker, tidak menjaga kebersihan dan masih banyak melakukan aktivitas di luar rumah, termasuk bekerja di kantor atau pabrik-pabrik tanpa menerapkan protokol Covid-19,” ungkap Fauzi H. Amro.
Oleh sebab itu, lanjut lulusan pasca Sarjana Universitas Indonesia ini, kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diantaranya bekerja dari rumah atau work from home sudah tepat.
“Jadi sementara ini kita bekerja lebih aman bekerja dari rumah,” tegas Legislator asal Sumatera Selatan (Sumsel) ini.
Sebelumnya Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 menyatakan bakal memberi kesempatan pada kelompok muda usia di bawah 45 tahun untuk tetap bekerja di tengah pandemi
Ketua Gugus Tugas Percepatan Penangan Covid-19 Doni Monardo menyatakan hal tersebut diperlukan lantaran agar dapat menekan potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) warga yang terdampak corona.
“Kelompok ini tentu kita beri ruang untuk bisa aktivitas lebih banyak lagi sehingga potensi terkapar karena PHK bisa kami kurangi,” ujar Doni dalam jumpa pers melalui siaran langsung akun Instagram Sekretariat Kabinet, Senin kemarin.
Laporan: Muhammad Hafidh
