KedaiPena.Com- Partai Demokrat mengkritik langkah Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang terlalu jauh mengurusi urusan politik praktis jelang pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Pasalnya, ketika terlalu jauh masuk pada politik praktis maka kekuasaan menjadi tak berpihak dan tidak profesional.
Demikian hal tersebut disampaikan Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menanggapi pertemuan Presiden Jokowi dengan sejumlah ketua umum partai polisi koalisi pemerintahan. Pertemuan itu sendiri dilakukan di kantor DPP PAN, Minggu,(2/4/2023).
Pasca pertemuan yang dilakukan secara tertutup, Presiden Jokowi secara tegas menyatakan kata cocok seandainya Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) bersatu di Pemilu 2024.
“Secara subtantif tak ada soal dengan koalisi besar maupun koalisi kecil. Yang menjadi persoalan ketika Presiden terlalu jauh masuk pada politik praktis. Kekuasaan menjadi berpihak, tak profesional dan tak netral pada suksesi kepemimpinan nasional,” kata Kamhar, Senin,(3/4/2023).
Kamhar pun mengaku khawatir bila situasi tersebut terjadi maka berbagai cara akan dilakukan. Termasuk, kata Kamhar, terjadinya abuse of power untuk menjadi penerus kekuasaan.
“Menyiapkan pelanjutnya dengan berbagai cara yang sangat mungkin terjadi abuse of power untuk menjadi penerus kekuasaan. Ini membajak demokrasi,” imbuh Kamhar.
Kamhar memandang, pertemuan tertutup antara Presiden Jokowi dengan para Ketum Parpol koalisi pemerintah sebenarnya hal wajar.
Namun, kata Kamhar, menjadi berbeda penafsirannya jika kemudian tidak semua ketum parpol koalisi pemerintah ikut serta dan setelah itu memunculkan isu koalisi besar.
“Apalagi telah memasuki tahun politik seperti saat ini,” pungkas Kamhar.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan respons seandainya Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) bersatu untuk menghadapi Pemilu 2024. Jokowi langsung melontarkan kata “cocok” seandainya KIB dan Koalisi KKIR bersatu untuk menghadapi Pemilu 2024. “Cocok. Saya hanya bilang cocok. Terserah kepada ketua-ketua partai atau gabungan ketua partai. Untuk kebaikan negara, untuk kebaikan bangsa untuk rakyat, hal yang berkaitan, bisa dimusyawarahkan itu akan lebih baik,” ujar Jokowi usai acara “Silaturahmi Ramadhan bersama Presiden RI” yang digelar di Kantor DPP PAN, Pancoran, Jakarta Selatan, Minggu (2/4/2023).
Laporan: Tim Kedai Pena
