KedaiPena.Com – Akademisi Universitas Negeri Jakarta atau UNJ Ubedilah Badrun mengkritik keras pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Sidang Tahunan DPR MPR DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat,(16/8/2024).
Ubed sapaannya mengeritik keras pidato Jokowi lantaran banyak memuji diri namun tetap memelas dengan meminta maaf.
“Sebagai akademisi saya perlu melakukan kritik keras terhadap Pidato Jokowi di momen pidato terakhirnya. Secara obyektif pidato pada 16 Agustus 2024 kali ini sangat terlihat banyak memuji diri secara subyektif dan diakhiri dengan memelas minta maaf,” kata Ubed sapaanya dalam siaran pers, Sabtu (17/8/2024).
Ubed menyoroti pernyataan, Jokowi yang mengklaim telah membangun 2.700 km jalan tol hingga 50 pelabuhan. Lalu, Ubed heran,dengan klaim Jokowi yang menyebut angka pertumbuhan ekonomi tanpa adanya perbandingan dengan data di negara-negara Asia Tenggara.
Baca juga: Perbanas Institute Luncurkan Program Doktor Manajemen Berkelanjutan Pertama di Indonesia
“Data di negara-negara Asia Tenggara yang tumbuh diatas 6 % bahkan nyaris 7 % seperti Vietnam,” ungkap Ubed.
Ubed mengakui, pidato Jokowi ini juga teras sangat hampa lantaran tidak menjawab sejumlah persoalan yang sangat serius dan krusial bagi masa depan republik ini. Salah satunya tentang kegelisahan generasi Z yang 9,9 juta menganggur.
Baca juga: Hadiri Upacara HUT Ke-79 Kemerdekaan RI, Dirut Pertamina Dukung Pembangunan IKN Unggul
“Padahal Jokowi pernah berjanji usai disahkanya UU omnibus ciptaker akan tercipta banyak lapangan kerja baru, nyatanya justru generasi Z banyak yang nganggur,” beber Ubed.
Ubed menyayangkan, Jokowi juga tidak menyebut rusaknya demokrasi dengan stagnan indeks kebebasan sipil. Bahkan, tegas Ubed, Jokowi lupa bahwa budaya demokrasi di Indonesia indeksnya masih merah.
“Selain itu Jokowi juga terlihat sengaja tutup mulut soal korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) yang merajalela dengan indeks korupsi yang skornya hanya 34. Mungkin ia merasa malu untuk bicara KKN karena diri dan keluarganya banyak disebut-sebut di lini masa terjerat kasus KKN, termasuk tidak sedikit yang melaporkan keluarga Jokowi ke KPK,” papar Ubed.
Ubed mengaku kecewa lantaran dalam pidatonya Jokowi juga tidak menjelaskan soal mundurnya penegakan hukum dan hak azazi manusia yang indeksnya hanya 3,2. Janji-janji manisnya untuk menuntaskan hak-hak korban pelanggaran HAM secara adil tidak ia tuntaskan.
“Soal kerusakan lingkungan akibat kebijakan tambang dan atas nama proyek strategis nasional juga sama sekali tidak ia respon. Padahal kerusakan lingkungan ini dampaknya sangat serius bagi generasi bangsa kedepan,” tegas Ubed.
Belum lagi, kata Ubed, soal utang negara yang mencapai Rp.8.500 triliun lebih dengan rasio utang yang mengkhawatirkan tidak dijelaskan secara utuh terkait beban APBN kedepan yang makin berat.
“Kita ketahui bersama bahwa per Juli 2024, utang pemerintah kini tembus Rp 8.502,69 triliun, atau naik sekitar Rp 57,82 triliun dalam sebulan,” ujar Ubed.
Ubed menambahkan, secara umum itulah sebut pidato yang hampa dimaksudkan dirinya. Jokowi seperti tidak memberikan udara yang menyegarkan nafas rakyat banyak.
“Sehingga rakyat seperti dibiarkan menggeliat tersiksa kehilangan oksigen dan tertatih -tatih bertahan berjalan disepanjang infrastruktur yang panas,” pungkas Ubed.
Laporan: Tim Kedai Pena