KedaiPena.Com – Pada tahun pertama upaya restorasi gambut berjalan ke arah positif berkat dukungan berbagai pihak sepanjang 2016. Namun pada tahun ini upaya tersebut menghadapi tantangan besar berupa prioritas ketersediaan dana untuk memperbaiki lahan gambut yang rusak.
Untuk memperkuat restorasi gambut, pemerintah membentuk Badan Restorasi Gambut (BRG) untuk membantu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Kerja sama kedua lembaga inilah kunci lancarnya proses restorasi gambut selama 2016.
Hal tersebut menjadi salah satu bahasan dalam Diskusi Satu Tahun Restorasi Gambut Indonesia yang bertema “Capaian, Tantangan dan Strategi Restorasi Gambut di Indonesia†dan diselenggaraan oleh Kemitraan dan Yayasan Perspektif Baru (YPB) pada 27 Januari 2017 di Jakarta.
Hadir dalam acara tersebut sebagai pembicara Deputi BRG Myrna Safitri, Deputi Direktur Eksekutif Walhi Nur Hidayati, Staf Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air Bappenas Pungky Widiaryanto, dan Ketua Harian Tim Restorasi Gambut Daerah Pulang Pisau Tiswanda. Sedangkan opening speech disampaikan Program Director of Sustainable Development Governance Kemitraan Dewi Rizki dan Wimar Witoelar sebagai moderator.
Sebagai bukti keseriusan pemerintah Indonesia memulihkan kawasan dan mengembalikan fungsi hidrologis gambut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadikan restorasi gambut sebagai prioritas dengan menugaskan Badan Restorasi Gambut (BRG) merestorasi lahan dan hutan gambut seluas sekitar 2,4 juta hektar dalam lima tahun atau rata-rata sekitar 600 ribu hektar per tahun. Sedangkan sisanya menjadi tugas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).
Dewi Rizki mengatakan, kerja sama dari semua pihak untuk mencapai target restorasi gambut di Indonesia adalah hal pertama yang harus dipastikan dilakukan dan didukung. Sehingga tugas BRG dan KLHK akan terealisasi yang juga merupakan tanggung jawab moral kita semua.
Sementara, menurut Myrna Safitri, pada 2016 aktivitas BRG masih fokus melakukan perencanaan, sosialisasi, uji coba hingga memperkuat kelembagaan ketimbang langsung merestorasi lahan gambut yang rusak. Presiden sudah menyatakan di tahun ini 400 ribu hektar harus selesai direstorasi di 2017.
Lalu Pungky Widiaryanto menjelaskan potret kebakaran hutan 2015 membuka mata kita semua. Dari banyak sekali masalah yang ditimbulkan, salah satunya yaitu sekitar 504.000 orang terkena penyakit saluran pernapasan akut. Ini menjadi kepedulian Bappenas sehingga kebakaran hutan dimasukkan kategori Prioritas Nasional Kesehatan.
“Apa yang Bappenas susun di Rencana Kerja Pemerintah tahun 2017 (RKP 2017) yaitu kebakaran lahan masuk dalam prioritas nasional kesehatan dan prioritas nasional desa dan kawasan pedesaan,†tambahnya.
Berbagai pencapaian besar telah didapatkan di bidang restorasi gambut di tahun 2016 baik oleh BRG maupun KLHK. Sejumlah lembaga donor seperti USAID, MCAI, UKCCU, dan JICA serta universitas internasional (antara lain Univ Hokkaido dan Univ Kyoto) telah menyatakan siap membantu restorasi.
Beberapa negara besar juga mendukung upaya restorasi gambut Indonesia antara lain dalam bentuk pemerintah Indonesia bersama-sama Amerika Serikat, Jerman dan Norwegia mendorong Green Climate Fund memprioritaskan pendanaan restorasi gambut.
Laporan: Muhammad Hafidh
Foto: Istimewa
