KedaiPena.Com- Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan menekankan agar oligarki politik tidak semakin kuat dengan mengevaluasi ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) yang membatasi peluang putra/ putri terbaik bangsa maju dalam pemilihan presiden. Pasalnya, syarat presidential threshold 20 persen kursi atau 25 persen suara sah nasional yang sekarang berlaku membatasi pilihan rakyat memilih calon pemimpin.
Menurut Syarief, sudah seharusnya aturan ini dihapus atau jika memang kita konsisten bahwa pengajuan calon presiden hanya dilakukan oleh partai politik sebagaimana amanat Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, maka setiap partai politik yang telah lolos ambang batas parlemen (parliamentary threshold) punya hak, peluang, dan posisi yang sama dalam mengajukan calon pemimpin bangsa.
Hal tersebut disampaikan oleh Syarief Hasan menyampaikan refleksinya dari pergantian tahun 2022 ke tahun 2023, Senin,(2/1/2022). Syarief Hasan pun membeberkan sejumlah dari lini sektor politik, hukum dan keamanan yang sedianya harus dapat diperbaiki pada tahun 2023 nanti.
Sementara konteks hukum, adanya sejumlah legislasi yang memicu kontroversi publik seperti UU Cipta Kerja dan KUHP menjelaskan kelemahan pemerintah dalam menyerap aspirasi rakyat. Padahal seharusnya setiap regulasi mendapatkan masukan, saran, dan partisipasi publik seluas-luasnya. Akhirnya, berbagai regulasi tersebut menyisakan persoalan-persoalan lanjutan.
Putusan MK yang menyatakan UU Cipta Kerja adalah konstitusional bersyarat” menjadi bukti lemahnya pemerintah dalam menyusun kerangka kebijakan yang partisipatif, demokratis, dan konstitusional. Di sisi lain, klausula “penyerangan kehormatan presiden dan/atau wakil presiden” dalam KUHP menyisakan kecemasan dan ancaman terhadap demokrasi.
Bahkan yang lebih disayangkan, pemerintah mengeluarkan Perpu No.2/2022 tentang Cipta Kerja di akhir tahun 2022. Pada 30 Desember 2022, Presiden Jokowi menandatangani Perpu Cipta Kerja sekaligus mencabut pemberlakuan PPKM. Ini ironi dan anomali kebijakan.
Melandaskan Perpu Cipta Kerja pada kegentingan memaksa yang salah satunya karena pandemi covid. Sungguh suatu logika yang bias dan dangkal. Pemerintah rupanya tidak melaksanakan amanat Putusan MK itu, malah mengambil jalan pintas jalan lain konstitusi. Ini bukanlah suatu tradisi yang benar dalam negara hukum yang demokratis.
Anggota Komisi Pertahanan DPR ini juga mendorong penguatan keamanan nasional dan pertahanan negara di tahun 2023. Ia pun mengingatkan pentingnya melakukan pendekatan yang humanis.
“Kita berharap, sistem keamanan nasional terus dilakukan pembenahan dengan pendekatan yang humanis. Selain itu, sistem pertahanan negara juga harus terus diperkuat dengan memperhatikan perbatasan-perbatasan negara, khususnya Laut Natuna Utara. Saya berharap, Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono berkolaborasi dengan Kepolisian dan elemen lainnya dapat terus menjaga kedaulatan NKRI.”, ungkap Syarief Hasan.
Syarief juga memberikan perhatian serius terhadap isu kebencanaan di Indonesia. Pada akhir tahun 2022, terjadi bencana di Kabupaten Cianjur dan sekitarnya yang membuat kerusakan dan jatuhnya korban jiwa.
Syarief Hasan juga turun langsung untuk bertemu dengan para pengungsi dengan membawa bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak bencana gempa.
Syarief Hasan berharap, Pemerintah segera membangun disaster warning system untuk mencegah potensi korban jiwa di lokasi potensi bencana alam dan segera menyelesaikan pembangunan rumah atau relokasi rumah untuk para korban bencana alam di berbagai daerah.
“Saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga saya atas dukungannya selama ini. Saya juga menyampaikan terima kasih Pak SBY yang telah menjadi mentor saya dan terima kasih kepada Ketum Partai Demokrat AHY serta seluruh keluarga besar Partai Demokrat. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak dan seluruh masyarakat Indonesia yang menjadi inspirasi saya untuk terus berkontribusi kepada bangsa dan negara.”, ungkap Syarief Hasan.
Akhir kata, Syarief Hasan juga menyampaikan selamat Tahun Baru 2023. “Saya atas nama pribadi, Anggota Komisi I DPR RI, dan Pimpinan MPR RI menyampaikan selamat Tahun Baru 2023. Semoga tahun 2023 menjadi tahun-tahun yang penuh dengan kebaikan, kebermanfaatan, dan prestasi. Kami dari Partai Demokrat berkomitmen untuk terus bersama dengan rakyat.
Tahun 2023 diproyeksikan menjadi tahun yang menantang dan dibayangi ketidakpastian. Ancaman resesi, bahkan stagflasi, dinamika geopolitik kawasan dan global, serta terganggunya rantai pasok komoditas global, krisis energy dan lingkungan akibat dampak dari perang Rusia – Ukraina harus diwaspadai. Perkembangan geopolitik di beberapa kawasan global juga menjadi ancaman bagi ekonomi global khususnya neraca perdagangan semua negara termasuk Indonesia.
“Untuk itu perlu terus dibangun kesiapsiagaan kolektif, sinergi dengan seluruh pemangku kebijakan dalam tataran regional dan global. Indonesia harus ikut mampu menjadi pemain kunci dalam mewujudkan arsitektur keamanan dan perdamaian dan ekonomi global sesuai perannya dalam G-20 sebelumnya dan sebagai ketua Asean saat ini,” pungkas Syarief Hasan.
Laporan: Tim Kedai Pena
