KedaiPena.Com – Ketua Badan Pembinaan dan Pengembangan Luar Nergi (BPPLN) DPP PKS, Sukamta Manta Mihajra berhasil menyerahkan Surat Terbuka untuk Presiden Amerika Serikat, Donald Trump ke Kedubes AS, Rabu (13/12).
Sukamta menjelaskan, sebagai salah satu Partai Politik Islam, PKS memiliki kewajiban untuk menyampaikan aspirasi dari Umat Islam Indonesia, untuk membela tanah Palestina.
“Kami datang kesini (kedubes) sebagai teman dan ingin mewakili aspirasi Umat Islam, agar Yerusalem tidak dijadikan sebagai Ibu Kota Israel,” jelas Sukamta.
Pria lulusan University of Manchaster ini menerangkan, pihak Kedubes Amerika Serikat berjanji akan segera mengirimkan surat Terbuka PKS ke Presiden Donald Trump hari ini, Rabu (13/12).
“Dijanjikan surat itu akan segera dikirimkan ke Presiden Trump sore ini. Diharapkan agar surat itu mejadi pertimbangan yang sangat serius bagi Amerika,” terangnya.
Sukamta berharap dengan datangnya surat Protes tersebut akan merubah putusan Donald Trump atas Yerusalem.
“Yang lebih penting lagi adalah agar Amerika meriview kembali dan mengubah putusannya untuk menjadikan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel dan tidak memindahkan Kedutaan Amerika,” tambah Sukamta.
Surat Protes PKS ini diterima secara langsung oleh Konsil Politik Kedubes AS di Jakarta, David Greenberg. Seperti yang dijelaskan oleh Sukamta, David menghormati kedatangan perwakilan PKS dan berjanji akan segera memberikan jawaban atas surat yang diberikan oleh PKS.
Berikut Surat Terbuka untuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump
“Yang Terhormat Mr. Trump,
Saya Mohamad Sohibul Iman, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Republik Indonesia.
Kami mengikuti dengan seksama peristiwa di Palestina, khususnya isu Yerusalem (Al-Quds) yang sangat sensitif. Yerusalem (Al-Quds) bagi Muslim di dunia adalah tanah suci yang tidak ada negosiasi sama sekali. Posisi Yerusalem sama dengan Mekkah.
Yerusalem (Al-Quds) dahulu aman dan tenteram. Sebelum penjajahan Inggris pada Palestina, pada 1914, jumlah penduduk Yerusalem (Al-Quds) dan sekitar ialah 120 ribu, terdiri dari 70 ribu Muslim, 32 ribu Kristen, sisanya Yahudi. Hanya ada 15 % Yahudi di sekitar Yerusalem (Al-Quds). Di wilayah Palestina lainnya, warga keturunan Yahudi kurang dari 10%. Baru setelah Inggris mendukung imigrasi Yahudi Eropa ke Palestina, jumlah ini meningkat.
Wajar jika pendirian Negara Israel di Palestina itu memicu konflik, kebencian, dan perpecahan selama lebih dari 70 tahun. Anda pasti sangat paham, tidak satupun negara bisa menjanjikan akan memberikan tanah yang bukan milik mereka pada warga pendatang, seperti yang dilakukan Inggris melalui Deklarasi Balfour pada Zionist Yahudi. Tidak ada hukum internasional yang menerima ini. Dengan demikian, peristiwa-peristiwa di Palestina sangat terkait dengan isu penjajahan, kemanusiaan, selain keagamaan.
Sebenarnya, kami berharap Anda, Presiden Amerika Serikat, tidak menjadikan konflik tersebut lebih buruk lagi. Kami berharap, Anda akan benar-benar mempertimbangkan apapun sikap dan pernyataan terkait Palestina khususnya Yerusalem (Al-Quds).
Namun, sangat disayangkan, pernyataan Anda secara sepihak terkait Yerusalem (Al-Quds) pada Rabu (6/12) telah menghancurkan usaha perdamaian di Tanah Palestina yang sedang diperjuangkan. Pernyataan Anda jelas bertentangan dengan berbagai perjanjian dan kesepakatan internasional yang berlaku terhadap eksistensi Yerusalem (Al-Quds). Anda telah merusak aturan main dunia internasional, melecehkan otoritas PBB, merobek-robek rasa keadilan, dan melukai nilai-nilai kemanusiaan, serta menodai wajah peradaban manusia.
Apa yang Anda lakukan dengan mengakui Yerusalem (Al-Quds) sebagai Ibukota Israel merupakan legalisasi atas terorisme Israel terhadap Palestina dan deklarasi permusuhan kepada Umat Islam di seluruh dunia.
Demi perdamaian dan kemanusiaan, kami menuntut Anda untuk segera menarik kembali pernyataan Anda.
Kami, Muslim Indonesia, dan juga Muslim di dunia, akan terus mendukung perjuangan pembebasan tanah Palestina dari penjajahan Zionis Israel, dan hak kembali Rakyat Palestina kepada rumah dan tanah mereka.”
Laporan: Muhammad Hafidh
