Kedaipena.com – Anggota Komisi VI DPR, ‎Bambang Haryo Soekartnono menilai rencana Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi ‘super holding’ hanya sebagai ajang ‘ikut- ikutan’. Pemerintah Indonesia cuma mau meniru apa yang sudah dilakukan terlebih dahulu oleh Malaysia dan Singapura.
“Rencana ‘super holding ‘ ini cumang mau ikut-ikut saja seperti di Singapura dan Malaysia. Tetapi, secara hitungan-hitungan tidak akurat. Karena, sebenarnya Kementerian BUMN ini sendiri juga sudah holding,” ucapnya.
Politisi Partai Gerinda ini, menjelaskan apabila dalih ‘super holding’ ini untuk merubah kultur birokrasi menjadi korporasi, Maka Kementerian BUMN tidak perlu melakukan hal tersebut. Karena sedari dulu sudah diberikan kebebasan untuk berkorporasi.
“Sebenarnya mereka sudah diberikan kebebasani, karena Kementerian BUMN kan bertugas untuk mengaitkan BUMN yang satu dengan lain. Dan itu dinamakan sinergi BUMN, tetapi sinergi BUMN sampai saat ini juga belum jalan dan tidak maksimal,” tuturnya.
Politisi asal jawa timur ini juga mengatakan bila ‘super holding’ tersebut jadi dikomando oleh Presiden, ia takut malah tambah runyam.‎
“Saat ini, Kementerian BUMN yang dipegang oleh seorang ahli manajemen bisnis korporasi saja gagal, apalagi dipegang langsung oleh presiden yang mengangkat menteri saja salah dan keliru,” sambung dia.‎
“Rencana ini sudah terlalu ‘overload’. Dan ini akan melebar dari tugas Pak Presiden yang sebenarnya saat ini juga sudah ‘overload’. Dari pada nanti BUMN kita berantakan, tidak efesien dan tidak efektif, maka lebih baik dipertimbangkan. Demi menghindari kerugian yang harus kembali dipikul oleh negara,” tegasnya.‎
(Prw)‎
