KedaiPena.Com – Pengamat dari Institute For Securities and Strategic Studies Khairul Fahmi meminta polemik politisasi pernyataan Panglima TNI Gatot Nurmantyo tak dilanjutkan.
Polemik ini muncul terkait instansi yang berencana mendatangkan 5.000 pucuk senjata secara ilegal dengan mencatut nama Presiden Jokowi.
“Saya tidak ingin kita masuk dalam debat omongan Jenderal Gatot ini sarat nuansa politik atau tidak,” kata dia saat dihubungi oleh KedaiPena.Com, Kamis (28/9).
Sebab, apapun itu, bisa masuk ranah politisasi. Bahkan tinja saja bisa dijadikan sarana politisasi. Seperti revolusi tinja yang didengungkan oposisi saat SBY menjadi Presiden RI.
Sementara kalangan menilai omongan Jenderal Gatot belakangan sarat makna politik. Bukan hanya kasus senjata, tapi juga terkait Aksi Bela Islam dan PKI. Manuver ini dilakukan untuk menaikkan citra dia yang santer dikabarkan mau maju dalam Pilpres 2019.
Fahmy meminta agar diskursus omongan Jenderal Gatot lebih masuk ke substansi. Sekalipun Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto beserta Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu sudah memberikan klarifikasi soal pernyataan Panglima TNI tersebut.
“Polemik sibstansi tak boleh berhenti begitu saja. Harus dibuat terang-benderang. Jangan dibiarkan hanya jadi gosip pemantik kebencian satu sama lain,” ujar Fahmi
Fahmi menjelaskan mengapa polemik tersebut tidak boleh berhenti begitu saja. Menurut Fahmi, angka 500 yang disampaikan oleh Menko Polhukam dengan 5000 yang disampaikan oleh Panglima bukanlah sekadar ‘misskomunikasi’. Apalagi keseleo lidah.
“Bukan sekadar dua atau tiga digit angka nol. Ini juga bukan sekadar soal legal dan tak legal, akurat dan tak akurat, valid dan tak valid. Di atas itu semua, ini soal benar dan salah,” ujar Fahmi.
Oleh sebab itu, lanjut Fahmi, sebaiknya Panglima TNI dapat menjelaskan secara jelas maksud dari pernyataanya tersebut. Apakah memang sama seperti apa yang disampaikan oleh Wiranto pada Minggu kemarin.
“Bila memang seperti yang dikatakan Wiranto. Panglima TNI harus mengakui beliau menyampaikan informasi yang tidak tepat, harus jantan dong bahwa dia menyampaikan informasi yang tidak tepat,” beber Fahmi
“Tapi kalau dia memang bersikukuh 5000 berarti kan bukan seperti yang dimaksud oleh Wiranto. Maka dia harus menunjukkan dengan pengungkapan. Bukan pembeberan informasi kepada publik, tapi dengan tindakan. Ya dia harus melakukan tindakan sesuai kewenangannya,” tandas Fahmi.
Laporan: Muhammad Hafidh
