KedaiPena.Com- Nama mantan pejabat pajak Eselon III Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Rafael Alun Trisambodo membuat geger antero tanah air. Pasalnya, selain sang anak yakni Mario Dandy Satrio, melakukan pemukulan terhadap anak pengurus GP Ansor, harta milik Rafael juga tidak wajar.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan sudah menindaklanjuti Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Rafael Alun Trisambodo.
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, KPK juga telah berkoordinasi dengan pihak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait harta mantan pejabat pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) itu.
“Khusus dalam LHKPN salah seorang pegawai Kemenkeu ini, KPK juga telah menindaklanjuti dan mengkoordinasikannya kepada Inspektorat Bidang Investigasi Kemenkeu sejak tahun 2020,” kata Ghufron dalam keterangannya, Senin (27/2/2023).
Ghufron pun menjelaskan, hasil analisis pemeriksaan LHKPN kerap digunakan sebagai instrumen penilaian pendukung dalam promosi jabatan di kementerian, lembaga, maupun pemda.
“Hal itu menjadi bagian proses pencegahan korupsi, agar pihak yang dipilih adalah pihak berintegritas,” ujarnya.
Ia melanjutkan, jika ada laporan atau penyelidikan terhadap pihak penyelenggara negara, LHKPN dapat juga digunakan untuk mendukung pengungkapan suatu perkara tindak pidana korupsi ataupun pencucian uang (TPPU) serta upaya asset recovery-nya.
“Penerapan ini sebagai integrasi strategi pencegahan dan penindakan KPK,” imbuhnya.
Untuk melengkapi upaya pendidikannya, KPK juga telah intens melakukan edukasi dan sosialisasi pengisian LHKPN, agar para penyelenggara negara melaporkan LHKPN secara patuh tepat waktu, dan yang tidak kalah penting adalah diisi dengan benar sesuai faktualnya.
“Dengan begitu, pengelolaan LHKPN di KPK ini telah mencakup pada ketiga strategi dalam Trisula Pemberantasan Korupsi,” ujarnya.
KPK menegaskan, inti dari kegiatan pelaporan kekayaan penyelenggara negara melalui LHKPN adalah untuk dinilai kewajaran hartanya berdasarkan pendapatan yang sah. Sehingga LHKPN setelah dilaporkan kepada KPK, pasti dilakukan verifikasi dan pemeriksaan.
“KPK mencatat selama 2022 telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah 195 LHKPN, dan tahun sebelumnya 2021 sejumlah 185 LHKPN. Baik dalam konteks pencegahan korupsi maupun dukungan penanganan perkara tindak pidana korupsi,” pungkas dia.
Laporan: Tim Kedai Pena
