Kedai Pena.com – Beberapa kasus besar yang menghampiri Kementerian Keuangan, ditengah digadang-gadangnya Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan Terbaik, seakan menjadi sinyal bahwa sudah saatnya kementerian yang memegang wewenang besar ini harus mulai berbenah diri.
Karena di tengah begitu banyaknya Undang-undang yang mengawasi kinerjanya, ternyata masih ada ketidakmampuan pendelegasian pengawasan internal dan penegakan integritas, yang akhirnya membuka celah adanya penyelewengan kekuasaan.
Anggota Komisi XI DPR RI, Fraksi PKS, Anis Byarwati menyoroti pengawasan internal di Kementerian Keuangan yang memiliki tiga lini dalam penegakan integritas. Yaitu, atasan langsung, unit kepatuhan internal dan Inspektorat Jenderal.
“Kita lihat yang pertama, atasan langsung, yang dalam paparan disebutkan kepala kantor menjadi teladan. Harusnya, jika kepala kantornya sudah menjadi teladan, bawahannya akan terimbas. Tapi disebutkan juga dalam paparan selanjutnya, bahwa belum semua atasan langsung ini bisa menjadi teladan dan mengambil tindakan tegas dan cepat. Artinya, pemilihan Kepala kantor tak boleh hanya skill, kompetensi tapi juga harus menjadi teladan bagi orang di bawahannya,” kata Anis dalam RDP Komisi XI dengan Kementerian Keuangan, ditulis Selasa (28/3/2023).
Pemilihan SDM hanya berdasarkan kompetensi juga tercermin dalam paparan mengenai syarat SDM, yaitu adaptif, technology savvy, up-scalling dan re-scalling.
“Padahal, yang dibutuhkan adalah pemimpin yang bisa memberikan teladan dan memahami bawahannya. Ini perlu diperbaiki. Kalau memang harus secara radikal, mungkin ini adalah saat yang tepat untuk memperbaiki,” paparnya.
Ia juga menyoroti terkait pemetaan risiko pegawai, yang melibatkan profiling dan penempatan.
“Aturannya memang sudah bagus. Tapi semua itu kembali manusianya. The man behind the rules. Karena itu, perlu penekanan bahwa sistem sebagus apa pun tanpa didukung integritas, yang bukan hanya sekedar konsep, tapi yang betul-betul bisa memberikan contoh dan teladan,” paparnya lagi.
Anis menekankan pentingnya kepemimpinan sebagai teladan ini, karena pada hakikatnya tindakan bawahan merupakan cerminan atas kinerja atasan atau pimpinannya.
“Kesalahan bawahan ini, mau tidak mau, harus menjadi koreksi atas kepemimpinan yang ada,” katanya tegas.
Laporan: Ranny Supusepa
