KedaiPena.Com – Fraksi Gerindra-PAN DPRD Tangerang Selatan (Tangsel) menilai penyaluran bantuan jaring pengaman sosial Tangsel masih amburadul hingga penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahap II di kota pimpinan Airin Rachmi Diany ini.
“Bagaimana tidak, dari jumlah kouta yang sudah ditetapkan banyak keluarga yang tidak lolos verifikasi mengakibatkan adanya sisa kuota penerima bantuan sehingga harus dilakukan pendataan ulang,” kata Ketua Fraksi Gerindra-PAN Ahmad Syawqi, Jumat, (8/5/2020).
“Adanya sisa kuota penerima bantuan bagi masyarakat terdampak Covid-19 menunjukkan tidak adanya perencanaan yang baik dalam pendataan penerimaan bantuan jaring pengaman sosial bagi masyarakat terdampak wabah Covid-19,” sambung dia.
Syawqi menilai, hal tersebut menjadi salah satu penyebab Pemkot Tangsel lamban dalam mendistribusikan bantuan tersebut.
“Ini menunjukkan buruknya manajerial dan tata kelola pemerintahan di Kota Tangerang Selatan,” kesal Syawqi.
Padahal, kata Syawqi, jaring pengaman sosial penanganan wabah Covid-19 kota Tangsel bersumber dari banyak bantuan Kementrian Sosial, Pemerintah Provinsi Banten, dan Pemerintahan Kota Tangsel itu sendiri.
Kementerian Sosial memberikan bantuan dalam bentuk paket sembako senilai Rp 600.000- /KK/Bulan kepada 59.705 KK dikirim langsung ke alamat rumah penerima melalui jasa pengiriman.
Sedangkan, Pemprov Banten dalam bentuk uang senilai Rp 600.000,-/KK kepada 22.258 KK disalurkan melalui mekanisme perbankan BJB Syariah. Untuk Pemkot Tangsel dalam bentuk uang senilai Rp 600.000,-/KK kepada 40.500 KK disalurkan melalui Perbankan BJB.
“Namun untuk Pemkot Tangsel rencana awal akan disalurkan pada tanggal 27 April 2020, tetapi hingga tanggal tersebut bantuan belum didistribusikan,” kata Syawqi.
Bahkan, lanjut Syawqi bantuan yang diperkirakan akan sampai tanggal, (4/5/200), juga belum diterima oleh masyarakat.
“Pemkot Tangsel harus segera menyerahkan bantuan kepada penerima manfaat. Ditengah kondisi pandemik saat ini, tentu bantuan jaring pengaman sosial yang diberikan oleh Pemkot Tangsel, Pemprov Banten serta Pemerintah Pusat harus tepat sasaran,” papar Syawqi.
Laporan: Sulistyawan
