KedaiPena.Com –Â Anggota Komisi VII DPR Fraksi Golkar, Eni Maulani Saragih mempertanyakan validasi data yang dimiliki oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) perihal pelanggan yang layak menerima subsidi listrik 900 VA.
Hal disebakan karena fakta di lapangan, masyarakat yang tergolong miskin justru terkena imbas kenaikan TDL (Tarif Dasar Listrik) akibat dicabutnya subsidi tersebut.
Seperti diketahui, listrik 900 VA resmi dicabut PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) per 1 Mei 2017 kepada 18,7 juta pelanggan rumah tangga dari total 22,8 juta.
Pemerintah berdalih berdasarkan data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) hanya 4,1 juta pelanggan yang benar-benar layak menerima subsidi.
Sebelum resmi dicabut, pemerintah menemui DPR terkait hal tersebut. DPR melalui Komisi VII kemudian sepakat atas usulan pemerintah dengan catatan 4,1 juta pelanggan tidak mampu tadi tetap mendapatkan subsidi.
“Kita ingin benahi supaya yang layak tidak disubsidi kita tidak berikan, kita setuju disitu, masalahnya validasi data apakah sudah benar, apakah distribusi subsidi dari PLN ke rumah tangga sudah pas itu saja yang dikoreksi,” jelas Eni di Jakarta, Senin (20/6).
Tidak hanya itu, Eni pun mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) segera mengaudit data PLN dari TNP2K itu agar gejolak kenaikan TDL listrik tidak semakin membebani masyarakat.
“Kita kan enggak tahu (kebenaran data), kita bukan auditor tapi paling tidak kita berikan data 4,1 itu ditanya ke TNP2K. BPK perlu audit ini,” tandas politikus Golkar ini.
Laporan: Muhammad Hafidh
