KedaiPena.Com – Pemerintah per 1 Mei kemarin, Pemerintah mencabut subsidi tarif dasar listrik (TDL) 900 VA. Alasannya, Pemerintah ingin menghilangkan subsidi yang tidak tepat sasaran selama ini.
Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamudin Daeng mengatakan, alasan yang diberikan oleh pemerintah adalah sebuah kebohongan publik. Sebab, jumlah subsidi yang diklaim pemerintah tidak berdasar, dan diduga penuh manipulasi.
“Sekarang ini tidak ada lagi subsidi baik bagi orang miskin maupun hampir miskin, kalau pemerintah menggunakan perhitungan yang benar,” jelas Daeng kepada KedaiPena.Com, Kamis (1/6).
Pemerintah pun, kata Daeng, tidak pernah membeberkan biaya produksi listrik kepada masyarakat. Sehingga, sangat membingungkan bagaimana cara pemerintah menentukan angka subsidi selama ini.
“Rakyat mesti tahu dulu berapa listrik yang diproduksi PLN, berapa biaya produksi riil PLN, biaya bahan bakar, biaya lain lain, berapa besar listik yang dikonsumsi masyarakat, dan berapa kelebihan produksi,” tutur Daeng.
Jangan sampai, lanjut Daeng, kelebihan produksi yang didapat oleh PLN malah disubsidi oleh APBN. Hal itu sangat jelas mencerminkan maling dana subsidi.
“Setahu saya untuk Jawa dan Bali, PLN mengalami kelebihan produksi yang besar. Dan sya kira ini kurang terkait pencabutan subsidi. Ini terkait kenaikan harga yang brutal dan harus digugat ke pengadilan,” beber dia.
“Dan memang perlu diteliti mendalam soal dugaan manipulasi subsidi. Karena dengan menurunnya harga energi lebib dari 100 persen secara otomatis subsidi berkurang tanpa menambah beban rakyat dan ekonomi,” tandas dia.
Laporan: Muhammad Hafidh
