KedaiPena.Com – Anggota Komisi XI DPR Haerul Saleh menilai, optimisme Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait perekonomian Indonesia akan tumbuh mencapai angka 7,1 hingga 8,3 persen pada kuartal II tahun 2021, bisa terwujud.
“Optimisme ini dapat dirasionalisasikan dengan melihat beberapa indikator ekonomi yang saat ini bisa dilihat kalau melihat trend yang terjadi di bulan April hingga Mei ini,” ujar Haerul dalam keterangannya, Rabu, (26/5/2021).
Menurut dia, konsumsi rumah tangga pada bulan itu naik menjadi 6 persen dan konsumsi pemerintah naik menjadi 8,1 pesen seiring pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
“Belum lagi investasi serta pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur yang sedang berjalan tumbuh sebesar 9,4 -11,1 persen. Sehingga optimisme pemerintah bahwa pertumbuhan ekonomi kita di kuartal II ini bisa mencapai 8,3 persen itu bisa diterima,” paparnya.
Kendati demikian, politikus Partai Gerindra itu meminta agar pemerintah perlu memperhitungkan faktor kasus Covid-19 yang masih meningkat.
“Bagaimana pemerintah melakukan antisipasi terhadap potensi melonjaknya kasus Covid-19 yang tentu akan mempengaruhi kegiatan-kegiatan ekonomi. Tantangan yang lain adalah daya beli masyarakat yang masih terkontraksi,” ujarnya.
Haerul menilai, salah satu cara untuk mewujudkan optimisme Sri Mulyani itu ialah pemerintah perlu meningkatkan daya beli masyarakat, memastikan investasi ataupun pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur, melibatkan masyarakat, memastikan investasi yang masuk ke Indonesia itu memanfaatkan sumber daya lokal.
“Sehingga dana dari investasi maupun proyek-proyek infrastruktur tersebut dapat mengalir ke masyarakat. Selain itu sektor yang menjdi tumpuan masyarakat seperti pertanian, perkebunan dan pariwisata ini juga harus dipastikan dapat berjalan sesuai harapan,” pungkasnya.
Sebelumnya, Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyampaikan realisasi anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) hingga 21 Mei 2021 mencapai Rp 183,98 triliun atau 26,3% dari total pagu Rp 699,43 triliun.
Dari realisasi itu meliputi lima program. Pertama, bidang kesehatan terealisasi Rp 31,64 triliun, sekitar 18% dari pagu Rp 172,84 triliun yang digunakan untuk membeli vaksin, pelaksanaan program vaksinasi, dan berbagai treatment perawatan pasien COVID-19.
Kedua, program perlindungan sosial terealisasi Rp 57,4 triliun atau 39% dari total anggagan Rp 148 triliun meliputi PKH, Sembako, BLT Desa, dan sebagainya.
Ketiga, program prioritas telah terealisasi sebesar Rp 23,21 triliun atau setara dengan 18% dari pagu sebesar Rp 127,85 triliun dana ini dialokasikan untuk program karya, pariwisata, ketahanan pangan, ICT, dan kawasan industri.
Keempat. dukungan UMKM dan korporasi sebesar Rp 42,23 triliun, setara 22% dari pagu Rp 193,74 triliun antara lain untuk bantuan pemerintah untuk Usaha Mikro, imbal jasa penjaminan (IJP) UMKM, IJP korporasi, dan penempatan dana pemerintah di perbankan untuk kredit usaha.
Kelima, insentif dunia usaha dalam bentuk perpajakan sebesar Rp 29,51 triliun, atau sama dengan pagu senilai Rp 56,73 triliun. Dana tersebut diberikan untuk insentif pajak penghasilan (PPh) Pasal 21, penurunan PPh Badan, angsuran PPh Pasal 25, PPh 22 Impor, PPh final UMKM, serta diskon pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) kendaraan bermotor serta pajak pertambahan nilai (PPN) bagi sektor properti.
“Jadi ini semua anggaran yang langsung dinikmati oleh masyarakat. Semuanya sudah dilakukan dan bahkan waktu itu diminta di akselerasi karena waktu itu terjadi kenaikan jumlah COVID-19,” kata Sri Mulyani saat Konferensi Pers Realisasi APBN April, Selasa (25/5/21).
Laporan: Muhammad Hafidh
