Artikel ini ditulis oleh Arief Gunawan, Pemerhati Sejarah.
DPR sejak bernama Volksraad merupakan lembaga kartu mati.
Tak memperluas hak bumiputera di dalamnya. Makanya sejak 1925 ditinggalkan.
Haji Agus Salim menyebutnya:
Komedi Omong.
Sikap DPR yang tidak merespon pernyataan Menkeu Sri Mulyani yang minta dibimbing oleh IMF & World Bank supaya membantu mengelola beban utang RI, bukan cuma membenarkan DPR kartu mati.
Tetapi juga ahistoris karena menutupi sejarah kelam perekonomian Indonesia saat berurusan dengan IMF & World Bank pada tahun 1998.
Saat itu Indonesia bukannya keluar dari krisis moneter, tapi malah terjerumus ke jurang krisis, hingga memicu kerusuhan politik & keamanan.
Soeharto, 15 Januari 1998, menandatangani perjanjian dengan IMF. Disaksikan Michael Camdessus, yang berdiri puas sambil menyilangkan kedua tangan.
Sikap Sri Mulyani yang minta dibimbing oleh IMF & World Bank ternyata juga paralel dengan karakter penjilat para pejabat bumiputera di era kolonial, yang suka membungkuk dan mohon petunjuk di hadapan pembesar asing.
Di era Tanam Paksa mereka menjadi suksesor, dan menjilat Van Den Bosch. Menyapanya dengan sebutan Eyang Romo demi hadiah, pujian, dan naik pangkat.
Makanya dulu Belanda menghina kita “bangsa yang paling lunak di dunia” sehingga Gubernur Jenderal De Jonge yakin, bisa dijajah ratusan tahun.
Snouck Hurgronje juga dibantu para penjilat. Van Mook bikin Negara Boneka juga disokong elit penjilat yang meminta bimbingan.
Sikap Sri Mulyani ternyata sama saja. Fungsinya di kabinet selama ini ternyata mengaktualisasikan kolonialisme. Posisinya sebagai Sales Promotion Girl (SPG)-nya IMF & World Bank menegaskan perannya itu.
Negeri dan bangsa ini hari ini membutuhkan tokoh kognitariat (pekerja otak) dengan kemampuan problem solver dan keberanian membela rakyat. Soal-soal ekonomi adalah masalah fatal yang bisa menyeret ke dalam kehancuran multidimensi.
Para pendiri Republik dulu mengajarkan kita kemandirian. Menolak didikte asing.
Dan bangsa yang besar ialah bangsa yang mawas diri yang tidak mengulang kesalahan sejarah yang sama.
Seperti halnya pepatah Latin mengajarkan:
Historia Magistra Vitae, Nuntia Vetustatis.
Sejarah Adalah Guru Kehidupan, Dan Pesan Dari Masa Silam.
Adakah pemahaman sejarah di benak Sri Mulyani, Menkeu Terbalik yang lebih suka dipuji asing, meski kebijakannya mencekik rakyat sendiri ?
[***]
