KONON, Presiden Jokowi segera mengocok ulang kabinetnya usai Lebaran ini. Berbarengan dengan itu, entah dari mana sumbernya, gosip Menkeu Sri Mulyani Indrawati bakal menjadi Menko Perekonomian belakangan makin santer saja. Tapi namanya juga gosip, bisa benar bisa juga salah.
Terlepas benar-tidaknya gosip yang ini, saya kok jadi benar-benar khawatir. Saya khawatir bahkan takut kalau gosip Ani, begitu dia biasa disapa, benar-benar akan didapuk menjadi Menko Perekonomian. Di samping, tentu saja, saya tetap berharap seperti gosip-gosip lain, yang ini juga tetap menjadi gosip belaka dan bakal menguap seiring berjalannya waktu.
Sosok perempuan kelahiran Lampung, Agustus 1962 ini memang benar-benar kontroversial. Di kalangan pendukungnya, Ani adalah ‘Wonder Woman’ yang gagah perkasa dan sakti mandraguna. Kebanggaan mereka kian membuncah, manakala ibu tiga anak ini diganjar dengan berbagai gelar gemerlap oleh kalangan ‘pasar’. Yang terbilang mencorong adalah penghargaan sebagai Menkeu terbaik Asia.
Tapi sekadar mengingatkan saja, yang dimaksud dengan ‘pasar’ di sini bukanlah pasar tradisional dengan para mbok bakul sayur yang sudah menata dagangannya sejak matahari belum lagi terbit. Jangan juga dibayangkan pasar yang dimaksud area yang umumnya becek dan pengap, dengan hingar-bingar tawar-menawar memperebutkan seribu dua ribu perak selisih harga oleh si pembeli dan penjual. Bukan, bukan pasar yang ini.
Pasar yang memuja-muji Ani adalah lembaga keuangan internasional seperti IMF, Bank Dunia, dan ADB. Pasar di sini adalah para investor, baik lokal maupun, terutama, asing. Mereka inilah yang bermain dan malang-melintang di bursa-bursa internasional, di ‘paper market’ yang memperdagangkan berbagai komoditas maya, termasuk ‘currency’, yang nyaris abai dengan ‘underlying’ produk yang ditransaksikan. Mereka mendikte perekonomian dunia dari pasar-pasar maya. Seolah-olah nasib perekonomian dunia berada di ujung-ujung jemari mereka yang menekan ‘keyboard’ komputer dan atau laptop belaka.
Tulisan yang membahas bagaimana Ani adalah ‘good girl’-nya pasar sudah terlampau banyak. Bagaimana sepak terjangnya selaku Menkeu yang banyak menguntungkan para majikan asingnya, juga lumayan sering diangkat. Salah satu jasa besarnya adalah, dia banyak menerbitkan surat utang negara alias obligasi dengan ‘yield’ supertinggi sehingga laris-manis diborong asing.
Banyak merugikan negara
Terlepas rekam jejaknya selaku pejuang neolib yang moncer buah polesan media ‘mainstream’, rakyat Indonesia juga tidak lupa sepak terjangnya yang merugikan negara. Beberapa di antaranya bahkan ditenggarai berbau aksi kriminal. Namun anehnya, hingga kini kasus-kasus tersebut menguap tanpa jelas nasibnya.
Pada 2006, misalnya, selaku Menkeu dia menyetujui langkah Dirjen Pajak Darmin Nasution yang mengurangi pembayaran pajak Haliburton, perusahaan milik mantan Wakil Presiden AS, Dick Cheney, senilai Rp21,7 miliar. Pada kasus ini, Darmin meneken pengurangan pajak Haliburton haya dalam tempo 12 hari kerja. Padahal, Dirjen Pajak sebelumnya Hadi Purnomo konsisten menolak meng-ACC selama empat tahun berturut-turut.
Sebagai Menkeu di Era SBY, Sri Mulyani pernah meminta pembebasan skandal pajak Paus Tumewu (bos PT Ramayana Lestari Santoso). Paulus dituduh mengecilkan omset Ramayana Lestari dan tidak mengisi surat pemberitahuan pajak (SPT) dengan benar. Akibatnya, negara dirugikan sekitar Rp399 miliar. Kasus pajaknya telah dinyatakan P-21 alias lengkap oleh Bareskrim Mabes Polri dan siap dilimpahkan ke Kejaksaann pada akhir 2005.
Tapi, atas permintaan Sri Mulyani, Jaksa Agung mementahkan kembali kasus ini. Padahal dalam kasus pidana pajak Paulus Tumewu sempat ditahan di Bareskrim selama 90 hari. Namun dengan dalih telah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP), Paulus hanya dikenai kewajiban membayar Rp7,99 miliar. Anehnya, hingga artikel ini ditulis, Ani tidak pernah bisa menunjukan SKP yang diterbitkannya itu.
Jejak suram lainnya adalah ketika selaku Menkeu dia melakukan reformasi perpajakan di era Presiden SBY. Tidak tanggung-tanggung, dana yang digelontorkan mencapai US$500 juta. Sayangnya, duit itu bersumber dari pinjaman Bank Dunia. Ini jelas pemborosan yang keterlaluan. Reformasi perpajakan yang dijanjikannya ternyata majal alias tidak membuahkan hasil seperti yang diharapkan. Bahkan, pada era itu juga mencuat skandal Gayus Tambunan, pegawai Pajak golongan III yang punya simpanan ratusan miliar rupiah.
Sepanjang periode 2006-2010, sebagai Menkeu Ani juga sukses mengembungkan utang negara sebesar Rp473,3 triliun dalam bentuk surat berharga negara (SBN). Jumlah ini tidak termasuk utang yang dibuatnya saat menjadi Menkeu babak kedua, yaitu sejak Juli 2016 hingga hari ini sebagai buah ‘reshuffle’ kabinet Jokowi.
Dan, ‘last but not least’, publik juga belum lupa skandal Bank Century yang merugikan negara Rp6,7 triliun. Sebagai Menkeu, saat itu dia juga menjadi Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Nah posisinya inilah yang punya peran penting dalam skandal Bank Century. Di pengadilan, namanya jelas-jelas disebut turut terlibat.
Namun hingga kini, skandal dengan kerugian tiga kali lipat dari korupsi E-KTP itu cuma berhasil menjebloskan mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Budi Mulya 15 tahun ke penjara. Sedangkan Sri dan Boediono (saat itu Gubernur BI) yang berperan sentral, bisa melenggang lolos dari jerat hukum.
Sekadar membuka ‘fileÂ’ lama saja, saat skandal Bank Century merebak DPR, khususnya PDI-P, termasuk yang galak menyalak. Pada 2010, Ketua DPR Fraksi PDI Tjahjo Kumolo sempat menyatakan pihaknya secara resmi menolak kehadiran Menteri Keuangan Sri Mulyani mewakili pemerintah dalam setiap sidang, baik di Komisi XI maupun Badan Anggaran. Namun dalam ‘reshuffle’ tahun lalu yang membawa Ani kembali ke lingkaran kabinet, PDIP ternyata memilih bungkam, sampai hari ini.
Jadi, berbincang soal Sri Mulyani, kita tidak saja bicara soal pejabat yang tanpa prestasi selain mengobral utang dengan bunga supertinggi. Kita juga bukan sekadar berbicara Menkeu yang rajin memangkas anggaran yang berakibat kontraksi. Tapi kita juga tengah bicara seorang pejuang neolib yang dalam banyak kebijakannya banyak merugikan kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia. Lebih dari itu, kita juga bicara tentang pejabat publik yang belum tuntas dari belitan skandal korupsi Bank Century dengan kerugian negara Rp6,7 triliun.
Semua kisah tadi sudah menjadi informasi publik yang mudah diakses. Tidak sulit bagi Presiden untuk menelusurinya. Akan jadi pertanyaan besar, jika Jokowi kelak, akan mempertahankan bahkan menjadikan Sri Mulyani sebagai Menko Perekonomian.
Semestinya kali ini Presiden tidak lagi berjudi dengan nasib perekonomian nasional. Jangan pernah memasang kembali figur-figur neolib yang sama sekali tidak layak, apalagi penuh catatan merah, di jajaran tim ekonomi. Jokowi hendaknya ingat kembali Nawacita dan Trisakti yang jadi andalannya saat kampanye Capres 2014. Jangan biarkan rakyat kecewa dan menuduh Nawacita dan Trisakti hanyalah dagangan untuk merebut simpati dan suara pemilih, untuk kemudian dicampakkan ke comberan.
Oleh Edy Mulyadi, Direktur Program Centre for Economic and Democracy Studies (CEDeS)
