KedaiPena.Com- Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin turut menyampaikan sejumlah catatan atas Badan Pusat Statistik (BPS) mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp764,80 miliar pada pagu anggaran tahun 2024 yang digunakan untuk beberapa kegiatan.
Anggaran itu sendiri digunakan survei wisatawan nusantara, survei statistik e-commerce, survei metropolitan statistical area, hingga pengadaan tanah untuk bangunan kantor dan revitalisasi bangunan kantor.
“Pada dasarnya, kami memahami betul usulan tambahan pagu BPS, khususnya untuk perbaikan gedung kantor yang tidak layak. Karena hal ini merupakan kebutuhan yang mendukung kinerja BPS untuk menjalankan tugas dalam menyediakan basis data kependudukan, hingga menjalankan program-program strategis, seperti Registrasi Sosial Ekonomi, hingga Sensus pertanian,” urai Puteri, Rabu,(6/9/2023).
Puteri mengusulkan agar tambahan pagu ini juga digunakan kegiatan strategis lain yang akan berlangsung tahun depan, seperti pelaksanaan Pemilu 2024. Pasalnya, kata Puteri, berbagai survei yang menjadi anggaran tambahan itu merupakan agenda rutin dari BPS.
“Berbagai survei tadi saya rasa sudah menjadi agenda rutin BPS, khususnya survei wisatawan, e-commerce, dan statistik metropolitan. Jika tetap diusulkan, saya ingin mengetahui seberapa penting urgensi dari survei tersebut. Mengapa tidak BPS melakukan pendataan terkait statistik pemilu, yang saya kira penting untuk membantu kita dalam mengevaluasi pelaksanaan pemilu nanti,” ucap Puteri.
Lebih lanjut, Puteri pun turut mengingatkan BPS agar kegiatan Sensus Pertanian bisa menghasilkan basis data untuk mengangkat kesejahteraan petani. Apalagi kegiatan ini mendapatkan pagu anggaran yang tergolong besar hingga mencapai Rp2,87 triliun pada 2023, dan kembali mendapatkan pagu anggaran pada 2024 sebesar Rp305,9 miliar.
“Pemerintah telah banyak menyalurkan bantuan untuk kesejahteraan petani, seperti bantuan sosial dan bantuan pupuk. Namun, bantuan tersebut ternyata belum ter-capture dalam penghitungan Nilai Tukar Petani (NTP). Untuk itu, kami ingin mengetahui sejauh mana tindak lanjut BPS terkait hal ini. Kemudian, sejauh mana Sensus Pertanian yang dilakukan BPS dapat membantu untuk memformulasikan ulang penghitungan NTP supaya lebih mencerminkan kesejahteraan petani,” tanya Puteri.
Diketahui, Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan BPS telah memiliki indikator kesejahteraan petani melalui Indeks Kesejahteraan Petani yang pada tahun 2023 sedang dalam proses pencacahan di lapangan.
“Harapannya indikator ini dapat menjadi indikator yang lebih baik untuk mengukur kinerja pembangunan sektor pertanian, terutama dalam mengukur kesejahteraan petani karena didalamnya telah termuat 6 subsektor, mulai dari tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan & jasa pertanian,” jelas Amalia.
Laporan: Tim Kedai Pena
