KedaiPena.Com – Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Demokrat Lasmi Indaryani menyoroti langkah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pimpinan Sri Mulyani yang menetapkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) dilaksanakan hingga akhir tahun 2021.
Hal tersebut disampaikan oleh Lasmi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi V dengan Kementerian Desa yang dilaksanakan, pada Senin (18/1/2021).
“Kebijakan kemenkeu tersebut akan membutuhkan anggaran sekitar 20 sampai dengan 35 % dari total Dana desa, tergantung jumlah penerima di masing masing desa. Yang bisa kita maknai semakin banyak penduduk miskin di desa tersebut maka semakin banyak anggaran Dana Desa yang tersedot untuk mengcover BLT DD,” jelas Legislator dari Dapil Jateng 7 tersebut.
Lasmi mengatakan, dalam setiap reses dirinya selalu mendengar keluhan dari para kepala desa (Kades) yang mengaku anggaranya tersedot untuk penanganan covid-19 sehingga agenda pembangunan di desanya terhambat.
“Jadi yang ingin saya sampaikan. Saya meminta kepada kemendes dapat berkomunikasi dengan kemenkeu untuk membuat formulasi dan program yang bisa membantu desa -desa miskin yang alokasi DD nya tersedot banyak untuk BLT DD. Agar pembangunan di desa tersebut tidak terhambat,” ungkap Lasmi.
Dengan demikian, Lasmi meminta, Kemendes juga proaktif untuk komunikasi dengan kemensos terkait sinkronisasi data DTKS agar bansos lebih tepat sasaran dan meminimalisir penggunaan BLT DD.
“Harapan saya, walaupun dalam masa pandemi, pembangunan di desa tetap bisa berjalan sehingga pembangunan bisa merata sampai di desa.;” pungkas Lasmi.
Laporan: Muhammad Hafidh
