KedaiPena.Com- Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyinggung soal pembangunan Ibu Kota Negara baru dengan nama Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim) yang digagas rezim pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).
AHY sendiri menyampaikan hal itu dalam Rapat Pimpinan Nasional atau Rapimnas Partai Demokrat yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Jumat,(16/9/2022).
“Menyangkut pembangunan Ibu Kota Negara yang baru, sebuah megaproyek, Demokrat ingin menyampaikan pendapat.
Demokrat setuju, untuk pembangunan pusat pemerintahan baru,” tegas AHY dalam pidatonya.
AHY pun mengakui, kondisi Jakarta saat ini memang sudah tidak ideal menjadi ibu kota negara. AHY pun mengamini, pembangunan IKN di Kalimantan Timur juga memungkinkan.
“Mengingat, kondisi kota Jakarta, sudah tidak ideal lagi. Pembangunan IKN di Kalimantan Timur, juga dimungkinkan,” papar AHY.
Meski demikian, kata AHY, partai Demokrat memiliki sejumlah catatan terkait dengan pembangunan IKN tersebut.
AHY menegaskan, pembangunan IKN harus dikonsepkan dan direncanakan dengan baik.
“Catatan Demokrat adalah, IKN tersebut harus dikonsepkan, direncanakan, dan dipersiapkan dengan baik. Kalau tidak, maka bisa gagal pembangunannya.
Pemerintah harus memikirkan, “timing”, dan jangka wakt pembangunannya,” beber AHY.
AHY mengungkapkan, dibelahan dunia manapun pembangunan IKN memerlukan waktu yang cukup, dan timing yang tepat dalam melakukan pembangunan ibu kota negara.
“Dipilih dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi negara,” tegas AHY.
Tidak hanya itu, kata AHY, partai Demokrat juga menyoroti proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung.
Pasalnya, dalam beberapa waktu terakhir proyek ini, telah diputuskan, adanya alokasi penyertaan modal negara dari APBN triliunan rupiah.
“Padahal pada awalnya, pemerintah berjanji, tidak mengambil satu sen pun, dari APBN. Nilai proyeknya pun, semakin membengkak, dari skema perhitungan awal,” jelas AHY.
Dengan demikian, tegas AHY, Demokrat menyarankan agar dalam membangun megaproyek harus dilakukan dengan perencanaan matang.
AHY mengungkapkan, hal ini agar pembangunan tidak mudah berubah di tengah jalan lantaran dapat merugikan keuangan negara, dan memberatkan pemerintah sendiri.
“Indonesia tentu, tidak boleh terus menerus menambah utangnya. Juga sangat tidak bijaksana, jika mega proyek itu didanai dari utang. Utang ini, justru akan menambah beban fiskal kita. Apalagi, kita tengah menghadapi krisis, dan tekanan ekonomi yang berat,” jelas AHY.
AHY memastikan, jika menunda pembangunan proyek nasional strategis, bukanlah sesuatu yang tabu. Bagi, AHY menunda proyek pada kondisi saat ini, lebih baik daripada memaksakannya.
“Jika proyek-proyek ini dipaksakan, akan berdampak buruk bagi kehidupan sosial- ekonomi rakyat,” pungkas AHY.
Laporan: Tim Kedai Pena
