KedaiPena.Com – Rezim pemerintahan Jokowi-Ma’ruf dinilai gagal dalam mengelola Sumber Daya Manusia (SDM), lantaran masih menempatkan kerabat hingga keluarga lingkaran penguasa dalam jabatan komisaris BUMN.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Badan Relawan Nusantara, Edyasa Girsang saat menanggapi terpilihnya ipar hingga kakak dari Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai komisaris perusahaan plat merah yang menjadi sorotan.
“Artinya bahwa yang pertama pemerintah bisa dibilang sebetulnya gagal dalam mengelola SDM, dari cara prilaku penempatan jabatan komisaris dan segala macam yang menjadi rangkap jabatan. Itu menunjukan tidak ada perubahan apa-apa sebelum sampai zaman pemerintahan Jokowi ini,” kata Eki sapaanya kepada wartawan, Rabu, (15/7/2020).
Selain itu, lanjut Eki, revolusi mental yang diwacanakan oleh Presiden Jokowi juga hanya omong kosong belaka lantaran konfik kepentingan dalam penempatan jabatan publik semakin mencolok pada rezim pemerintah hari ini.
“Jadi Komisaris BUMN adalah representasi perwakilan pemerintah, dan selanjutnya menempatkan orang-orang dalam, jabatan komisaris itu akan menunjukan perilaku atau watak pemerintahan,” ungkap Eki.
Eki melanjutkan, hal tersebut juga telah menunjukan pemerintah enggan mengikuti aturan dan tidak mau menjalankan hal yang benar demi kebaikan negara dan bangsa Indonesia saat ini.
“Misalnya Arya Sinulingga sebagai staf menteri pernah bilang itu suatu kewajaran. Kewajaran yang dilakukan dulu salah kenapa diikutin, artinya rezim ini tidak mau berubah. Padahal Pasal 17 huruf a Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik terang menyatakan pelaksana pelayanan publik dilarang merangkap jabatan sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha bagi pelaksana yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD. Tetapi ini tetap dijalankan,” tutur Eki.
Tidak hanya itu, Eki menambahkan, banyaknya rangkap jabatan dalam posisi komisaris BUMN ini sebagai cermin yang
bagi mereka yang berkuasa dengan gagah menghiraukan aturan dan peraturan di negeri ini.
“Ini membuktikan kegagalan dalam pemberdayaan ekonomi. Membuktikan kegagalan pemberdayaan ekonomi baik dari sektor ekonomi real rakyat dan melalui pendapatan negara melalui BUMN bahwa itu menunjukan pemerintah lemah, dan kelemahan ini ingin di tutupi dengan bagi kue kepada orang-orang disekitarnya agar tidak lari dan tetap mendukung kekuasaan hari ini,” ujar aktivis 98 ini.
Tidak hanya itu, Eki menuturkan, bahwa jika terjadi sebuah rangkap jabatan maka akan menghasilkan kinerja yang tidak positif.
“Selanjutnya daya konsentrasi orang itu kan ada batasnya, apalagi jabatan publik yang di ambil satu dengan yang lain berbeda. Ya akhirnya membutuhkan konsentrasi yang berbeda juga dan apakah satu orang itu mampu memberikan konsentrasi, pikirannya, tenaganya dan waktu untuk perbaikan BUMN,” papar Eki.
Eki mengapresiasi banyaknya pihak yang mempersoalkan bahkan melaporkan persoalan jabatan komisaris ini kepada ombudsman.
Eki memandang, hal tersebut merupakan hak publik yang dijamin oleh konstitusi lantaran kekuasaan melakukan kesalahan, pelanggaran yang serius maka wajib melaporkannya.
“Tetapi Ombudsman juga sudah menyatakan bahwa itu juga kekeliruan atau pelanggaran terhadap UU terkait tangkap jabatan itu, tetapi apakah Ombudsman dapat memberikan sangsi kepada pemerintah,” tandas Eki.
Sebelumnya, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga membantah, adanya konflik kepentingan dalam pengangkatan Ahmad Perwira Mulia Tarigan sebagai Komisaris Pelindo 1 dan Nanang Untung sebagai Komisaris Pertamina Hulu Energi (PEH) .
Hal tersebut disampaikan oleh Arya sapaanya saat merespon dugaan konflik kepentingan dalam pengangkatan adik ipar dan kakak kandung dari Menteri Keuangan Sri Mulyani di perusahaan plat merah ini.
Nama Ahmad Perwira Mulia Tarigan yang kini menjabat sebagai Komisaris Independen Pelindo 1 pada 21 April 2020 mendapatkan sorotan. Pasalnya, Ahmad Perwira Mulia Tarigan adalah suami dari adik kandung Sri Mulyani yang bernama Sri Wahyuni.
Selain Ahmad Perwira ada pula kakak kandung Sri Mulyani yakni Nanang Untung yang diangkat sebagai komisaris Pertamina Sub Holding Hulu Energi (PHE).
Belum lagi ada nama Sri Harsi Teteki adik kandung dari Sri Mulyani yang menjabat sebagai Direktur Pemasaran, Penelitian dan Pengembangan I Biofarma.
Laporan: Muhammad Lutfi
