KedaiPena.Com- Fraksi Partai Demokrat DPR RI menegaskan keselamatan rakyat adalah hal utama yang wajib untuk dikedepankan oleh pemerintah dalam penanganan dan pencegahan penyebaran pandemi covid-19.
Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Anwar Hafid saat menyoroti kasus harian positivity rate covid-19 Indonesia yang sudah enam kali lipat melebihi standar Badan Kesehatan Dunia PBB (WHO) yakni sebesar 5 persen.
“Positivity rate harian kasus virus corona (Covid-19) di Indonesia naik mencapai 30,4 persen pada Minggu, 10 Januari 2021. Data harian positivity rate Indonesia ini sudah enam kali lipat melebihi standar yang ditetapkan Badan Kesehatan Dunia PBB (WHO), yakni sebesar 5 persen,” kata Anwar Hafid kepada wartawan, Selasa, (12/1/2021).
Tidak hanya itu, lanjut Anwar Hafid, kasus positif Covid-19 ini juga belum menunjukkan tanda-tanda penurunan. Bahkan, pada 8 Januari lalu mancapai rekor kasus baru tertinggi sebanyak 10.617 kasus konfirmasi psositif Covid-19
“Pasien Covid-19 yang meninggal dunia pun terus bertambah. Hal ini menunjukkan ketidakmampuan pemerintah dalam penanganan Covid-19,” tegas Anwar Hafid.
Anwar Hafid juga menyoroti, langkah pemerintah yang tidak melaksanakan UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan secara konsekuen.
“Pemerintah terkesan tidak memiliki rencana aksi yang jelas dan sistematis. Pemerintah juga tidak menggerakkan birokrasi secara sistematis dan fungsional sesuai tupoksi masing-masing,” beber Anwar Hafid.
Anwar Hafid menjelaskan, hal ini tercermin dari penunjukan beberapa Menteri sebagai penanggungjawab yang menunjukkan tata kerja yang tumpang tindih dan lemahnya manajemen penanggulangan krisis.
“Pemerintah tidak bersungguh-sungguh mengedepankan penanggulangan masalah kesehatan karena mementingkan stimulus ekonomi,” ungkap dia.
Anwar Hafid juga menyinggung, sikap pemerintah yang acap kali menggunakan istilah berbeda-beda saat menetapkan kebijakan terkait penanganan Covid-19.
“Lagi- lagi pemerintah bersilat istilah dengan penetapan PKKM ini, apakah untuk menghindari “berskala besar” yang bertujuan menyelamatkan ekonomi?,” tandas Anwar Hafid.
Laporan: Muhammad Hafidh
