KedaiPena.com – Anggota Komisi IV DPR RI, Fraksi PKS, Saadiah Uluputty menyoroti kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Hal ini berkaitan dengan belum terungkapnya dalang dibalik polemik pagar laut.
Ia menyatakan suatu hal yang aneh jika Sakti Wahyu Sakti Trenggono yang telah menjabat menjadi Menteri KKP sejak lima tahun lalu tidak mengetahui hal itu sehingga baru terungkap saat ini setelah viral di media sosial.
“Seolah-olah Instansi besar seperti KKP yang mengurus laut tidak berfungsi. Ada berbagai macam Dirjen Ruang Laut, Dirjen PDSKP, tapi hingga kini belum mampu menemukan dalang dari pembuat pagar laut, di mana (KKP) selama ini? Aneh,” kata Uluputty dalam keterangannya, Senin (27/1/2025).
Ia bahkan mempertanyakan apakah anggaran KKP kurang untuk melakukan pengawasan.
“Terus terang, memang menemukan orang jujur di negara ini sangat susah dan kalau hari ini belum menemukan dalangnya, sebagai wakil rakyat kami merasa heran, bukankah KKP mempunyai semua sarana yang ada? Jawab kepada kami secara jujur. Apakah kurang anggaran untuk pengawasan,” ujarnya.
Saadiah juga menyampaikan perbandingan yang jauh berbeda ketika mendatangi nelayan saat reses di Maluku.
“Yang hendak membangun karamba di laut namun sudah dikejar pembayaran BPMB. Sedangkan 30 KM pagar laut yang sudah bertahun-tahun harus berhati-hati, ada apa?,” ujarnya lagi.
Sebagai catatan Anggota DPR-RI, ia menyoroti anggaran Kementrian Kelautan dan Perikanan yang kurang lebih mencapai sekitar Rp6,2 triliun. Ia pun membandingkan dengan Kementrian Pertahanan Rp147 triliun, dengan tugas dan fungsi menjaga kedaulatan laut, menjaga seluruh potensi perikanan yang ada di Indonesia.
Saadiah menyampaikan, dari 8 Astacita Prabowo, 7 di antaranya adalah fungsi yang dijalankan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.
“Karena itu, mungkin bisa dipertimbangkan kenaikan anggaran, agar tak ada lagi kecolongan, bahkan perampokan kedaulatan laut Indonesia,” pungkasnya.
Laporan: Ranny Supusepa
