KedaiPena.Com- Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat tren risiko kredit/pembiayaan BPR/BPRS yang terus meningkat. Hingga September 2024, gross NPL BPR dan gross NPF BPRS mencapai 11,72% dan 9,03%.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mengimbau LPS segera menindaklanjuti tren kredit macet tersebut.
“Tentu, lonjakan tren ini perlu dicermati dan dicarikan solusi oleh LPS dan regulator lainnya. Tapi, yang ingin saya tanyakan adalah BPR/BPRS mana saja yang kredit macetnya sangat tinggi. Dan, apa saja penyebabnya. Apakah karena memang kondisi usaha debitur yang tidak sehat. Atau karena faktor lain, seperti ketidak hati-hatian dalam penyaluran kredit/pembiayaan,” kata Puteri di Jakarta, Jumat,(22/11/2024).
Puteri menyebut 18 dari 19 BPR/BPRS yang ditutup pasca UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan disebabkan faktor frauds akibat penyaluran kredit yang tidak prudent.
“Apakah LPS juga sudah mendalami mengenai potensi frauds ini. Langkah-langkah seperti apa yang akan LPS lakukan untuk menangani permasalahan lonjakan kredit macet ini. Kemudian, jika nantinya terjadi pemburukan pada BPR/BPRS tersebut, seperti apa kesiapan LPS dalam menjalankan fungsi resolusi pada entitas tersebut,” ujar Puteri.
Selain itu, Puteri juga mempertanyakan terkait realisasi bank umum yang telah menyampaikan laporan rencana resolusi kepada LPS. Hal ini lantaran sesuai Peraturan LPS Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Resolusi Bagi Bank Umum, mengatur agar seluruh bank umum yang memenuhi ketentuan untuk menyampaikan rencana resolusi kepada LPS paling lambat pada 30 November 2024.
Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa menyebut akan memberikan dukungan kepada BPR/BPRS melalui pengembangan Teknologi Informasi dengan kebutuhan anggaran mencapai Rp160 miliar.
“Kita ingin membangun sistem IT untuk BPR. Tahun ini adalah assessment feasibility. Tahun depan kita akan mulai terapkan dengan pilot project 100 BPR yang akan dipilih. Nanti kita harapkan sistem IT ini betul-betul yang canggih dan dipelihara LPS. Jadi BPR bisa bersaing dengan perbankan dan fintech,” urai Purbaya.
Lebih lanjut, Purbaya menambahkan sistem IT ini nantinya dapat memberikan pelatihan manajemen secara online maupun offline.
“Itu gratis buat mereka yang bayar iuran ke LPS. Sehingga, kita harapkan kedepan kemampuan manajemen BPR/BPRS menjadi lebih baik. Kalau sudah jago, biar kita lepas. Karena investasi IT ini mahal. Tidak semua BPR punya kapasitas ini,” ucap Purbaya.
Laporan: Muhammad Hafid
