KedaiPena.Com- Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau FORMAPPI menyoroti fit and proper test Anggota BPK akan digelar Komisi XI pada Senin, (19/9/2022). Pasalnya, proses seleksi yang dilakukan Komisi XI DPR selama ini nyaris tanpa jejak.
“Jika proses seperti itu yang akan kembali terjadi pada pemilihan anggota BPK 2022-2027, maka DPR sesungguhnya tak pernah ingin melihat uang negara atau uang rakyat itu digunakan secara bertanggungjawab oleh para pejabat negeri ini,” tegas Peneliti Formappi Lucius Karus seperti dikutip dari siaran pers yang diterima, Minggu,(18/9/2022).
Lucius pun memandang, sikap DPR yang tidak transparan sesungguhnya seperti tak punya komitmen untuk memastikan anggaran negara tak disalahgunakan pejabat pengelola keuangan.
“Komitmen DPR atas pemberantasan korupsi pun dipertanyakan ketika mereka tak menaruh perhatian penting pada lembaga auditor keuangan negara,” beber Lucius.
Lucius menegaskan, pemilihan Anggota BPK akan sangat menentukan kredibilitas kinerja BPK. Hal ini, kata dia, lantaran selama ini kredibilitas hasil audit BPK masih diragukan.
“DItambah lagi muncul satu dua kasus suap antara pejabat dengan auditor BPK sekedar bisa mendapatkan predikat penilaian WTP,” tutur Lucius.
Dengan kondisi tersebut, Lucius pun meminta, semua pihak untuk tidak heran ketika ada pejabat yang dilabeli WTP oleh BPK tetapi berakhir di pengadilan karena kasus korupsi.
“Predikat yang diberikan BPK akhirnya hanya menjadi semacam dekorasi yang penting untuk pencitraan tetapi buruk untuk pengelolaan keuangan negara,” jelas Lucius.
Lucius pun meminta kepada Komisi XI DPR agar semua catatan kelam soal proses seleksi yang tidak transparan dan transaksional di DPR bisa dicegah pada proses pemilihan Anggota BPK besok.
“Sudah waktunya DPR memenuhi semua komitmen mereka akan pengelolaan keuangan negara bertanggungjawab dengan memastikan terlebih dahulu pimpinan lembaga BPK diisi oleh mereka yang kapabel, profesional, dan bukan sekedar modal KTA Parpol saja,” imbuh Lucius.
“Keberadaan semakin banyak wakil parpol di BPK akan menggerogoti wibawa dan kredibilitas hasil kerja BPK ke depannya,” tambah Lucius.
“Dengan melakukan uji kelayakan dan kepantasan yang sungguh-sungguh,” jelas Lucius.
Lucius menerangkan, agar panggung fit and proper test anggota BPK harus menjadi sumber bagi keputusan akhir. Jangan jadikan fit and proper test sebagai drama.
“Keputusan akhir ditentukan berdasarkan jatah parpol dan seberapa besar suap yang diberikan oleh kandidat,” beber Lucius.
Lucius menambahkan, sudah saatnya DPR kembali memulihkan kepercayaan publik melalui seleksi anggota BPK yang benar-benar mengacu pada profesionalitas calon.
“Bukan latar belakang politik dan jumlah uang pelicin kandidat kepada anggota DPR,” pungkas dia.
Laporan: Tim Kedai Pena
