KedaiPena.Com – Meningkatnya elektabilitas Ganjar Pranowo dalam hasil beberapa lembaga survei membuat Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dari Fraksi Partai Gerindra, Sriyanto Saputro terheran-heran.
Pasalnya, kata dia, disaat bersamaan masih banyak program-program Gubernur Jateng Ganjar Pranowo yang belum terealisasi dengan konkret.
Bahkan, menurutnya, jika dibandingkan dengan kinerja gubernur-gubernur Jateng sebelumnya, kinerja dan capaian pembangunan di era kepemimpinan Ganjar Pranowo jauh dari harapan publik.
“Gubernur Jateng Ganjar Pranowo yang sudah dua periode menjabat dan tinggal tersisa 2 tahun, tidak ada legacy yang menonjol. Lihat para pendahulunya, era HM Ismail membangun kompleks GOR Jatidiri, Jateng Mini di Kompleks Puri Maerokoco PRPP, Soewardi mendirikan TVRI Jateng dan Asrama Haji Donohudan, Mardiyanto membangun Masjid Agung Jawa Tengah dan Objek Wisata Ketep Pass, Bibit Waluyo getol memperjuangkan pembebasan tanah untuk tol Semarang-Solo dan keperpihakan kepada petani,” sindir Sekertaris DPD Partai Gerindra Jateng itu kepada wartawan, ditulis, Minggu, (12/9/2021).
Selain itu, kata dia, capaian kinerja terutama dalam upaya menekan angka kemiskinan dan pengangguran bisa dibilang gagal.
“Meski di periode pertama RPJMD 2013-2018 sempat direvisi pada Tahun 2017. Di periode kedua ini dengan alasan adanya Covid-19, RPJMD 2018-2023 kembali direvisi. Hal ini mengindikasikan bahwa target-target yang sudah ditetapkan tidak mampu tercapai,” sindirnya lagi.
Sriyanto juga memaparkan, angka kemiskinan yang sebelumnya dijanjikan pada akhir masa periode pertama ditekan hingga 6-7%,
“Faktanya saat ini masih 4,11 juta jiwa atau 11,79%, kemudian pengangguran masih 1,12 juta orang atau 5,96%. Sedangkan pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 terkontraksi -2,65% dengan alasan karena pengaruh Covid-19,” ungkap Sriyanto.
Tak hanya itu, Sriyanto juga mengungkapkan, di bidang pemerintahan terjadi carut marut karena banyaknya jabatan strategis eselon II maupun III yang belum diisi oleh pejabat definitif, bahkan Sekda Jateng sudah bertahun-tahun masih diisi oleh seorang PLT.
“Kondisi ini sangat mengganggu kinerja terutama dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD),” tandasnya.
Pasalnya, kata dia, Ketua TAPD secara ex officio adalah Sekda namun karena hanya seorang PLT Sekda tidak punya keberanian memutuskan terkait dengan kebijakan anggaran.
“Terbukti dalam Rapat bersama Badan Anggaran DPRD Jateng pada 8-9 September 2021 yang membahas KUPA-PPAS untuk Perubahan APBD Jateng 2021 akhirnya deadlock karena tidak ada kata sepakat antara eksekutif dan legislatif hingga mengakibatkan Rapat Paripurna pada 10 September 2021 agenda penandatanganan naskah KUPA-PPAS antara Gubernur dan DPRD dibatalkan,” paparnya.
Bahkan, kata dia lagi, dalam sisi penganggaran, Tahun 2021 ini paling parah. Dari APBD sekitar Rp 27,190 Triliun kemudian dilakukan refokusing Rp 1,067 triliun dengan dalih untuk penanganan Covid-19.
“Namun faktanya yang untuk penanganan Covid-19 hanya kisaran Rp 469 miliar, sisanya untuk menutup kekurangan anggaran. Masih ada juga kekurangan anggaran Rp 1 triliun lebih hingga Gubernur mewacanakan kebijakan menghapus Bankeu Kabupaten/Kota yang bersumber dari Musrenbang sekitar Rp 336 miliar,” bebernya.
Sriyanto juga menyoroti kebijakan Ganjar Pranowo yang gembar-gembor terkait dengan Kartu Tani.
Menurutnya, kebijakan tersebut pada kenyataannya hanya menambah beban bagi para petani bukan menjadi solusi.
“Sampai saat ini yang dirasakan hanya menyusahkan petani, karena mereka kesulitan untuk mendapatkan pupuk dengan syarat yang ribet,” sindirnya.
Sriyanto menilai, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo cenderung atau lebih mengutamakan pencitraan terutama lewat medsos, sehingga tidak fokus dengan tupoksi.
“Intinya, hanya riuh di medsos namun realitas di lapangan kinerjanya jeblok,” sindirnya.
Laporan: Sulistyawan
