KedaiPena.Com- Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai rencana presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menambah jumlah kementerian dari 34 menjadi 40 hanya akan membuat gerak pemerintah menjadi semakin lambat.
“Komposisi hingga ada 40 pos yang disusun Presiden terlalu berlebihan, akan membuat gerak pemerintah makin lambat mengingat alur birokrasi kian panjang,” kata Dedi sapaanya di Jakarta, Kamis,(9/5/2024).
Dedi memandang, rencana penambahan jumlah Kementerian juga cenderung mengakomodasi kepentingan politik dibanding soal laju pembangunan.
“Akan jauh lebih baik dan diperlukan jika pemerintah lakukan restrukturisasi kementerian di tingkat daerah, saat ini tidak semua kementerian miliki garis struktur yang lengkap hingga ke daerah,” ungkap Dedi.
Dedi mengakui, banyaknya pos yang dibentuk Presiden merupaka. ajang pembagian kekuasaan tim sukses di Pilpres dan juga partai pengusung.
“Selain menghabiskan banyak anggaran, juga akan terancam minim kerja,” ungkap Dedi.
Dedi melanjutkan, daripada menambah jumlah sebaiknya Prabowo menghapus banyak pos kementerian dan badan yang tidak diperlukan.
Misalnya saja, kata Dedi, menghapus pos Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak termasuk menghapus Menko PMK.
“Lalu menghapus badan semisal Badan Siber, Ristek di lepas dari Kemendibud dan melebur ke BRIN,” ungkap Dedi.
Dedi juga mengusulkan, Prabowo menghapus posisi Menteri Desa dan Transmigrasi pun sudah layak dihapus. Menurut Dedi, kegiatan transmigrasi kesejahteraan desa bisa menjadi tanggung jawab dari Kemendagri dan Kemensos.
“Begitu halnya dengan Kementerian Lingkungan Hidup dapat dilebur menjadi satu dengan Kementerian Pertanian,” tandas Dedi.
