KedaiPena.Com – Pemerintah diminta untuk mendengar dan memperhatikan masukan dan saran dari beberapa organisasi profesi kedokteran terkait dengan rencana pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Indonesia bulan Desember ini.
Hal tersebut disampaikan oleh Plh. Ketua Fraksi PAN DPR RI, Saleh Partaonan Daulay saat menanggapi rencana vaksinasi Corona atau COVID-19 yang dilakukan oleh pemerintah Desember mendatang.
“Organisasi-organisasi tersebut telah menyampaikan secara terbuka agar pemerintah tidak terburu-buru melaksanakan vaksinasi massal kepada masyarakat,” kata Saleh begitu ia disapa, Kamis, (12/11/2020).
Saleh mengatakan, mereka menginginkan adanya jaminan keamanan, imunogenitas, dan efektivitas vaksin sehingga mampu memberikan rasa aman di tengah masyarakat.
“Saya sangat setuju dengan saran, masukan, dan pertimbangan organisasi-organisasi profesi ini. Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (Papdi), Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI), dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) tentu tidak sembarangan memberikan pendapat. Tentu mereka sudah mengkaji dari berbagai aspek. Karena itu, sangat perlu didengar dan ditindaklanjuti,” tegas Saleh.
Sejalan dengan itu, kata Saleh, pemerintah juga diminta untuk mengikuti perkembangan pengadaan vaksin covid-19 di negara lain.
“Di Brazil, misalnya, mereka dikabarkan telah menghentikan uji klinis tahap ketiga vaksin Coronavac hasil kerjasama dengan Sinovac Biotech. Disebutkan, alasan penghentiannya dikarenakan adanya “insiden merugikan” yang melibatkan sukarelawan vaksin,” tutur Saleh.
Saleh menegaskan, insiden merugikan itu antara lain dapat menyebabkan kematian, efek samping yang berpotensi fatal, cacat serius, rawat inap, cacat lahir dan “peristiwa signifikan secara klinis” lainnya.
“Ini penting dicermati. Informasi lebih dalam terkait hal ini harus digali. Apalagi, perusahaan yang bekerjasama dengan Brazil sama dengan yang bekerjasama dengan Indonesi,” tegas Saleh.
“Kalau melihat alasan penghentian uji klinis di Brasil sangat serius. Walau di Indonesia belum ditemukan kendala, namun studi komparatif perlu dilakukan. Jangan sampai, di negara lain belum jalan, di Indonesia malah dilaksanakan,” tambah Saleh.
Anggota Komisi IX DPR RI ini mengingatkan, agar pemerintah dapat memastikan keamanan dan keselamatan warga negara harus di atas segalanya sebelum melakukan vaksinasi.
Laporan: Muhammad Hafidh