KedaiPena.Com – Usulan tiga ketua umum partai politik koalisi pemerintah agar pemilu tahun 2024 ditunda dinilai sebagai upaya dari agenda setting politik. Dikhawatirkan isu penundaan pemilu 2024 ini akan terus digulirkan.
“Isu ini akan berkembang menjadi agenda politik jika ini terus digulirkan, dan itu pun dorongan kencang lantaran ada beberapa hal salah satunya hasil survei kepuasan publik kepada pemerintah,” ucap Pengamat kebijakan publik Universitas Serang Raya (Unsera), Ahmad Sururi, Sabtu (26/2/2022).
Bukan hanya itu, menurutnya isu tersebut, memperlihatkan adanya tekanan kepentingan dari berbagai pihak yang menginginkan agar terus digulirkan.
“Saat ini kecenderungan rezim yang ingin melanggengkan kekuasaan, tapi memang disisi lain ini sangat mencederai konstitusi, pihak-pihak itu hanya melihat di konteks sederhana, padahal kekuasaan itu untuk mendistrubusikan keadilan,” katanya.
Ia menegaskan dalam konstitusi sudah menjelaskan, sehingga sudah seharusnya tidak ada lagi perdebatan panjang terkait penambah masa jabatan presiden. Oleh sebab itu, dikhawatirkan akan terjadinya konflik jika hal itu terus didorong.
“Tidak sesederhana itu kita membicarakan perpanjangan masa jabatan presiden,” imbuhnya
Ia mengaku khawatir, jika isu itu terus digulirkan, maka akan memunculkan aksi politik yang berbeda dari berbagai partai politik atau lembaga sehingga dapat mencederai konstitusi.
“Kalau itu sudah terjadi maka konstitusi itu tercederai, kecuali itu isu yang dilempar ada konstitusi yang mendukung, dan tidak mengakibatkan pro kontra ke depanya,” ungkapnya
Ia pun meminta, kepada semua pihak untuk bijak dalam menanggapi usulan penundaan itu. Ia berharap, semua elit dapat bersikap begawan politik yang bijak, lantaran hal itu telah diatur oleh konstitusi.
“Beberapa waktu lalu telah penetapan pemilu dan semua sudah ketuk palu, dan apa lagi yang perlu di perdebatkan dalam ini, apa ini hanya isu yang dilempar oleh tokoh untuk melihat respon publik,” tandasnya.
Laporan: Muhammad Lutfi
