KedaiPena.Com- Direktur Eksekutif
Indonesia Politic Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai tidak dilibatkannya kader parpol lain di Koalisi Indonesia Maju (KIM) dalam Tim Gugus Tugas Sinkronisasi bentukan Presiden terpilih Prabowo Subianto memunculkan dugaan dua perkara.
Dedi sapaanya mengungkapkan, perkara pertama ialah Prabowo mulai menunjukkan sikap otoritariaannya dengan hanya melibatkan pejabat teras Partai Gerindra dalam pembentukan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi.
“Prabowo mulai tunjukkan sisi otoritariaannya, dimana ia tidak lagi perlukan mitra koalisi yang memenangkan dirinya di Pilpres,” kata Dedi saat berbincang di Jakarta, Senin,(3/6/2024).
Sedangkan dugaan perkara kedua, lanjut Dedi, ialah telah terjadinya perpecahan dalam hal penyusunan kabinet di internal parpol Koalisi Indonesia Maju (KIM).
Oleh sebab itu, Prabowo hanya melibatkan pejabat Gerindra dalam pembentukan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi.
“Terjadi perpecahan dalam hal penyusunan kabinet,” jelas Dedi.
Tak hanya itu, Dedi memandang, jika Tim Gugus Tugas Sinkronisasi hanya diisi oleh satu partai maka semestinya pemerintah baik Presiden ataupun Menteri bersedia untuk dimobilisasi dalam agenda transisi.
“Karena jika bersedia justru menihilkan wibawa pemerintah, memprihatinkan jika justru Jokowi meminta menteri untuk membantu tim tersebut, cenderung ini keinginan Jokowi untuk menyokong pemerintahan berikutnya dengan sewenang,” tegas Dedi.
Dedi mengakui, Tim Gugus Tugas Sinkronisasi memang diperlukan. Namun, kata Dedi, normalnya dibentuk oleh pemerintah yang akan berganti bukan oleh pemenangan Pilpres seperti yang saat ini dilakukan Prabowo.
“Membaca situasi yang ada, di mana kabinet diwacanakan bertambah besar porsinya, maka tim semacam itu tidak akan banyak miliki fungsi, kecuali hanya sekedar formalitas,” tandas Dedi.
Laporan: Tim Kedai Pena
