KedaiPena.Com- Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB berencana untuk menaikan tunjangan kinerja Pegawai Negeri Sipil (tukin) PNS menjadi sorotan sejumlah pihak. Banyak yang menilai rencana kenaikan tukin PNS berhubungan politik karena menjelang Pemilu 2024.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai NasDem Aminurokhman menyambut baik rencana kenaikan tukin untuk para PNS tersebut. Menurutnya, kenaikan tukin bagi para PNS akan sangat baik untuk meningkatkan kinerja ASN.
“Namun demikian, pemerintah harus menyiapkan instrumen untuk mengukur kualitas kinerjanya itu sejauh mana untuk mengkategorikan yang bersangkutan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara baik,” kata Aminurokhman, Kamis,(25/5/2023).
Aminurokhman memandang, bahwa tanpa adanya instrumen yang bagus dan tertata tapi terkait kenaikan tukin PNS tersebut hanya akan menimbulkan penilaian tak objektif.
“Itu yang kita hindari. Jangan sampai peningkatan tukin tidak memiliki dampak positif pada fungsi pelayanan publik. Karena ASN ini kan bergeraknya pada sektor layanan publik,” papar Politikus Partai NasDem ini.
Aminurokhman mengingatkan, bahwa setiap kebijakan harus memiliki dampak positif. Sehingga, kata dia, pentingnya untuk adanya instrumen terkait dalam kebijakan kenaikan tukin tersebut.
“Kenaikan tukin tersebut dibarengi dengan instrumen pengukur kinerja ASN, ini dari komisi bisa mengevaluasi. Kebijakan ini harus dievaluasi untuk memastikan memiliki dampak positif,” papar dia.
Aminurokhman juga menambahkan, jika kebijakan tanpa adanya target yang terukur merupakan hal sia-sia. Pasalnya, lanjut dia, hal itu hanya akan membuat masyarakat kecewa.
“Kalau sekedar kebijakan tanpa target-target yang terukur, kami menyayangkan anggaran yang sudah bertambah tapi masyarakat tidak mendapatkan kepuasan. Ada instrumen yang mengukur peningkatan kualitas kinerja. Kan orang melakukan ini untuk meningkatkan motivasi,” tandasnya.
Sebelumnya, rencana kenaikan tunjangan kinerja Pegawai Negeri Sipil atau tukin PNS disebut ada hubungannya dengan politik karena menjelang Pemilu 2024.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB Abdullah Azwar Anas membantah hal itu. Dia menegaskan, tidak ada kenaikan tunjangan kinerja atau tukin.
Menurut Anwar sapaanya hal yang tengah menjadi pembahasan adalah apakah tukin sudah meningkatkan kinerja PNS atau belum.
Laporan: Tim Kedai Pena
