KedaiPena.Com – Kader Gerindra, Anggawira, meminta Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan tidak memaksa Presiden Jokowi melanjutkan proyek reklamasi. Pasalnya, banyak peraturan yang tidak sinkron.
“Kita minta jangan sampai ada intervensi dari Pak Luhut ke Pak Jokowi, karena dalam proyek ini, banyak terjadi ketidaksinkronan,” ujarnya dalam siaran pers kepada Kedaipena.com di Jakarta, Senin (22/10).
Dia mencontohkan dengan ketidaksesuaian antara Keppres Nomor 52/1995 dengan Perpres Nomor 122/2012. Akibat regulasi di tingkat pusat tidak sinkron, katanya, “Berdampak pada peraturan-peraturan turunan di bawahnya.”
“Merujuk pada peraturan-peraturan tersebut, perizinan reklamasi yang selama ini dipikirkan Luhut, masih belum cukup atau belum memadai untuk mencabut moratorium reklamasi,” imbuh dia.
Apalagi, kata Anggawira, hasil kajian Deputi III Bidang Koordinasi Infrastruktur Menko Maritim tidak transparan, lantaran tak dipublikasikan ke masyarakat.
“Masyarakat tentu berhak tahu, apalagi ini akan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat pesisir,” tutup dia.
