KedaiPena.Com – Revisi Undang-undang Pemilu yang saat ini sedang dibahas di DPR masih jauh dari harapan. Poin krusial yang menyangkut ‘presidential threshold’ (ambang batas pencapresan) menunjukkan betapa masih kuatnya cengkraman sejumlah elit partai politik.
“Adanya ‘presidential threshold’ tidak lebih hanya sebagai katup pengaman agar pilpres masih dikendalikan oleh segelintir orang,” jelas Sya’Roni, Ketua Presidium Perhimpunan Masyarakat Madani, di Jakarta, Sabtu (21/1).
Orang-orang tersebut, kata Sya’roni merupakan orang dengan watak oligarkis yang tidak menginginkan terciptanya demokrasi untuk kesejahteraan rakyat.
Padahal, sudah terbukti pembatasan jumlah capres melalui penerapan ‘presidential threshold’ gagal memberikan pemimpin terbaik bagi bangsa dan negara Indonesia.
“Presiden datang silih berganti namun tetap belum mampu mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Padahal cita-cita demokrasi tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat,” jelas dia.
Kegagalan yang terus berulang, lanjut dia, mestinya menyadarkan pucuk elit politik untuk melepaskan cengkraman tiraninya. Dan momentum penyeleggaraan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden yang secara bersamaan dalam Pemilu 2019, harus dimanfaatkan untuk memberikan rakyat banyak pilihan calon presiden.
“Caranya adalah dengan menghilangkan adanya presidential threshold sehingga setiap partai politik peserta Pemilu bisa mengajukan tokoh terbaiknya,” ungkap dia.
Selain itu, dia menjelaskan, bahwa tugas parpol sesuai konstitusi adalah mencalonkan kandidat capres dan tugas rakyat adalah memilih yang terbaik di antara kandidat yang ada. Semakin banyak pilihan akan semakin baik dan rakyat pasti akan mampu memilih yang terbaik.
Elit politik, kata Sya’roni, sebaiknya segera menghentikan upaya merekayasa RUU Pemilu sebagai instrumen untuk menjegal keinginan rakyat mendapatkan pemimpin terbaik.
“Hentikanlah akrobat dan tipu-tipu politik sekarang juga. Sudah saatnya rakyat diberikan banyak pilihan capres dan biarkanlah rakyat yang menentukan siapa figur terbaik untuk memimpin Indonesia,” pungkas dia.
Laporan: Muhammad Hafidh
Foto: Istimewa
