KedaiPena.Com- Sektor perbankan tanah air seharusnya dapat lebih peka terhadap kondisi dan fenomena yang saat ini terjadi. Sektor perbankan khususnya bank BUMN harus dapat memahami soal kondisi krisis iklim yang benar-benar terjadi saat ini.
Hal tersebut disampaikan Manager Advokasi & Kampanye Kawali Fatmata Juliansyah saat menanggapi soal sorotan publik terhadap PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk atau BNI yang memberikan pinjaman dan pendanaan kepada salah satu perusahaan batu bara di Sumatera Selatan (Sumsel).
“Kalau kita mau coba tanggapi dengan bijak, kalau misalkan mau mendanai sebutlah energi fosil sebetulnya dibilang sah-sah saja. Tetapi kita harus peka dengan kondisi dan fenomena uang ada khususnya kondisi krisis iklim yang saat ini betul betul kita hadapi bukan gimik,” ucap Fatmata sapaanya ditulis Sabtu (18/6/2022).
Ia juga mencontohkan, akibat dampak dari krisis iklim yang terjadi, seperti di daerah Muara Gembong Kabupaten Bekasi yang dimana selalu terjadi banjir rob dalam satu hari mencapai 3 kali terjadi.
“Sudah kaya minum obat 3 hari sekali, jadi masyarakat nyerokin (membersihkan) dan banjir lagi, kasian masyarakat. Bahkan ada makam yang tergenang bahkan saat air laut surut saja sudah tergenang, itu kan dampak nyata dari krisis iklim sendiri,” katanya.
Ia menuturkan, hal serupa terjadi di wilayah Muara Angke, Jakarta Utara, dimana masyarakat di Muara Angke telah merasakan krisis air bersih dan juga kerap terjadi banjir rob.
“Belum lagi kalau musim kemarau panjang, gelagapan semua kekeringan, ini kan dampak krisis iklim yang betul-betul kita rasakan,” imbuhnya.
Menurutnya, seharusnya perbankan harus dapat peka terhadap hal tersebut, namun hal itu seperti memperlihatkan tidak respect full.
“Apalagi BNI, ini BUMN yang merepresentasi pemerintah yang punya aturan, ini akan membuat seakan pemerintah tidak konsisten karena tujuannya tahun 2060 mencapai net zero emission,” jelasnya.
Padahal, kata Fatmata, telah disepakati akan ada tranfer energi fosil kepada energi bersih, namun mengapa masih ada yang memberikan pinjaman atau mendanai.
Sehingga dia mengkhawatirkan terdapat permainan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.
“Yang akhirnya menghambat kinerja kepemerintahan yang selama ini imagenya sudah terbangun, dari segala macam program yang dijalankan dan kebijakan yang dikeluarkan jadi menghambat,” tandasnya.
Laporan: Muhammad Lutfi
