KedaiPena.Com- Fraksi Partai Demokrat DPR RI angkat bicara soal perdebatan mangkrak proyek kali sodetan Ciliwung ke Kanal Banjir Timur (KBT) selama enam tahun. Dalam hal ini, Demokrat menekankan pentingnya penyelesaian proyek sodetan tersebut bukan soal siapa yang mengeksekusi atau menyenangkan mangkrak.
Demikian disampaikan Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Demokrat Anwar Hafid merespons perdebatan yang ditimbulkan Imbas klaim Presiden Jokowi yang menyebut proyek sodetan Kali Ciliwung ke KBT mangkrak selama 6 tahun.
“Intinya siapapun yang mengkesekusi bukan itu soalnya,bagi saya adalah secepatnya proyek tersebut selesai sehingga rakyat merasa aman dari pada berpolemik yang tidak ada gunanya,” kata Anwar Hafid, Kamis,(26/1/2023).
Anwar Hafid menuturkan, sejak awal membaca kronologis rencana sodetan Ciliwung tersebut terkendala dalam urusan pembebasan lahan warga yang akan di lalui proyek tersebut.
“Urusan pembebasan lahan urusan pemerintah daerah (DKI Jakarta) proyeknya Kementerian PUPR (mitra kerja komisi V DPR,” beber Anwar Hafid.
Anwar Hafid memandang, bahwa baik
sejak era Gubernur DKI Jakarta dijabat Jokowi hingga Anies Baswedan memiliki peran dalam keberlangsungan proyek sodetan Ciliwung tersebut.
“Era Gubernur Jokowi, Ahok dan Anies Baswedan semua punya peran sehingga proyek itu bisa mulus dilaksanakan sekarang ini,” imbuh Anwar Hafid.
Anwar Hafid mengakui, urusan pembebasan lahan kerap kali bermasalah. Urusan pembebasan lahan, lanjut dia, kadang bisa berproses cepat dan kadang malah sebaliknya.
“Kalau sekarang PJ Gubernur dinilai cepat tentu karena ada usaha sebelumnya yang sudah dilakukan pejabat sebelumnya, demikian juga Kementerian PUPR kenapa baru sekarang karena memang lahannya baru clear sekarang ini,” ungkap Anwar Hafid.
Anwar menegaskan, terlalu naif jika selalu mengedepankan klaim jasa prestasi atas proyek pembangunan.
Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Tengah ini menegaskan, bahwa bagi rakyat yang terpenting bukan prestasi tetapi kewajiban yang harus diselesaikan.
“Saya kira naif kalau kita selalu mengedepankan klaim mengklaim jasa prestasi bagi rakyat itu bukan prestasi tapi kewajiban yang harus segera diselesaikan,” pungkasnya .
Diketahui, Klaim Presiden Joko Widodo yang menyebut proyek sodetan Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur (KBT) mangkrak selama 6 tahun, menjadi perdebatan.
Banyak pihak mempertanyakan peran Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam proyek ini. Sebaliknya banyak pihak juga menilai bahwa proyek tersebut tidak mengkrak lantaran pada tahun 2021 telah berjalan kembali.
Laporan: Tim Kedai Pena
