KedaiPena.Com- Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah M. Din Syamsuddin meminta pemerintah tak mempertajam pertentangan dikalangan rakyat pasca bentrokan yang terjadi di proyek strategis nasional (PSN) Rempang Eco City di Pulau Rempang, Batam. Din sapaanya memandang, kebijakan pemerintah di tanah Melayu Riau dan cara brutal Polri terhadap rakyat sangatlah deskriminatif dan represif.
“Berdampak mempertajam pertentangan berdimensi SARA dalam masyarakat Indonesia yang majemuk,” kata Din sapaanya, Sabtu,(16/9/2023).
Din memandang, pemerintah seyogyanya tidak berdalih bahwa bentrokan di proyek strategis nasional (PSN) Rempang Eco City di Pulau Rempang, Batam hanya miskomunikasi. Padahal, kata Din, bentrokan itu sejatinya terjadi lantaran adanya malpraktek kekuasaan lalim dan tidak adil.
“Yakni hanya mementingkan penguasa tapi membuat rakyat menderita,” tegas Din.
Din menambahkan, tindakan pemerintah di Pulau Rempang juga bertentangan dengan jiwa Pembukaan Undang-Undang (UUD) 1945 yang menyebutkan pemerintah harus melindungi segenap rakyat dan seluruh tanah tumpah darah Indonesia.
“Juga, tidak melaksanakan amanat Sila Kelima Pancasila mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Din.
Dengan demikian, Din berharap, pemerintah tidak bermain api dengan masalah SARA karena akan menjilat muka sendiri. Din pun mendukung seruan PP Muhammadiyah dan PBNU yang menyebut investasi asing di Pulau Batam selayaknya dihentikan.
“Para Menteri tidak usalah membuat pernyataan angkuh karena itu akan menjatuhkan ditimu sendiri. Pengusaha Tomi Winata sebaiknya menyadari langkahnya selama ini salah dan akan berhadapan dengan kekuatan rakyat yang akan mengejarnya ke ujung dunia,” pungkas Din.
Laporan: Tim Kedai Pena
