KedaiPena.Com – Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara baru-baru ini mengungkapkan gagasan tengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Labuan Angin.
Terkait gagasan tersebut, ekonom nasional Faisal Basri mengaku, meski tak sepenuhnya memberikan dukungan, ia berharap agar KEK itu nantinya dapat menjadi stimulus bagi perekonomian masyarakat sekitar, misalnya di bidang perikanan.
“Gak papa lah, KEK ga papa, tapi dibikin di KEK itu dibangun basis pengolahan ikan, masalahnya kan Freezer dan pabrik es. Kemudian, armadanya dikembangkan, buk susi kan mau pengadaan ribuan kapal. Jadi boleh diadakan galangan kapal rakyat,†ujar Faisal saat berbincang dengan sejumlah awak media di Hotel Pia Pandan, Selasa (7/2) sore.
Sebelumnya, peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) ini mengkritik urgensi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Menurut ia, KEK saat ini sudah tak relevan lagi dikembangkan di Indonesia.
Alasannya, kata pria berkacamata ini, bahwa kawasan perekonomian khusus sudah tak lagi dibutuhkan di saat Indonesia telah menerapkan konsep ekonomi bebas.
“Padahal di kita sudah bebas, barang masuk Indonesia bebas, tenaga kerja bebas, modal masuk bebas, tukar menukar valas, jadi apa kawasan ekonomi khusus? Kehilangan relevansi, karena KEK itu dibuat untuk negara yang amburadul, ribet, ijinnya masih banyak. Makanya, misalnya ada Otorita Batam, jadi udah gak relevan lagi, dan terbukti gak ada yang jalan,†kata Faisal.
Pria berdarah Mandailing Natal ini mecontohkan KEK Sei Mangkei atau KEK Kendari yang menurutnya tidak berjalan sesuai harapan. “Mana ada yang mau, kendari KEK, siapa yang mau kesana, jalur perdagangannya masih susah,†bebernya.
Faisal sebaliknya menyarankan, pembangunan yang relevan dilakukan adalah di sektor ke-pelabuhanan. Caranya, dengan menjadikan Kabupaten Tapanuli Tengah atau Kota Sibolga sebagai sentra perdagangan dari daerah-daerah tetangga.
“Jadi menurut saya buat Tapteng ini, apakah yang dimiliki Tapteng atau sibolga yang tidak dimiliki oleh tetangga, secara historis Sibolga itu penting. Gak mungkin pelabuhan hidup kalau hanya mengharapkan barang dari Tapteng saja, jadi buat pelabuhan di Tapteng dan Sibolga ini jadi pusat perdagangan bagi daerah sekitar, karena daerah sekitar lebih untung, ketimbang ambil barang dari teluk bayur atau belawan misalnya,†kata Faisal.
Disinggung apa yang menjadikan konsep KEK menjadi sesuatu yang penting bagi daerah-daerah di Indonesia, Faisal mengaku yang terjadi adalah kesalahan pemahaman dalam konsep membangun perekonomian yang bebas. Alih-alih membangun kebebasan perekonomian, Faisal mengingatkan terbangunnya sebuah ancaman, yakni massifnya penyelundupan.
“Konsepnya gak ngerti, sejarahnya gak ngerti, tapi mungkin, KEK seperti Batam, beli barang dari luar negeri bebas, misalnya PPN bebas. Kalau ke Batam segala sesuatu murah, gak bayar PPN dan gak bayar bea masuk. Tapi apa yang terjadi di batam? barang datang dari luar bebas kan, kemudian dipindahkan lagi ke wilayah Indonesia yang lain, jadi sarang penyelundupan, makanya di batam banyak penyelundupan, jadi pintu masuk yang begitu-begitu (penyelundupan-red),†ungkap Faisal.
Kendati, Faisal menekankan, bahwa sebaiknya konsep KEK tersebut dilirik bagi daerah-daerah yang memiliki kekhususan yang memang tak dimilik daerah lainnya.
“Batam itu sudah punya keistimewaan, misalnya dekat dengan Singapura, Marina misalnya, tenaga kerja ribuan, dibangun apartemen di batam karena di Singapura kan mahal, jadi mereka ingin pemukiman itu dibangun di Batam. Jadi, mari manfaatkan mutiara dalam lumpur ini,†katanya.
Diberitakan sebelumnya, Pengusulan konsep KEK Labuan Angin itu terungkap saat digelarnya pertemuan antara Bupati Tapteng, Bukit Tambunan dan sejumlah SKPD bersama anggota DPD RI, Parlindungan Purba di ruang kerja Bupati Tapteng, jalan R Junjungan Lubis, Senin (6/1) kemarin.
“Kita (Pemkab Tapteng-red) siap paparan kepada Menteri Keuangan soal Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) tersebut,†ujar Kepala Bappeda Tapteng, Basyiri Nasution dalam paparannya.
Sementara itu, saat dikonfirmasi langsung terkait berapa total investasi yang akan diserap jika KEK tersebut terealisasi, Basyiri mengaku akan bernilai triliunan.
“Kalau investasi saya rasa triliunan. Persoalan sekarang hanya masalah lahan, dari 6.031 hektar tanah 1.131 hektar paling ke TNI angkatan Laut, kalau tanah kawasan industri berasal dari HPL, kemungkinan akan ditertibkan, 1.200 an itu lahan pemerintah, harapannya akan menjadi investasi,†katanya.
Basyiri menyebut, jika kemudian konsep tersebut mendapat restu dari Menteri Keuangan RI, maka sebuah Peraturan Presiden akan diterbitkan. Dan pengerjaan KEK itu akan segera dimulai.
“Kalau di acc (disetujui-red), mungkin akan terbit Perpresnya. Mudah-mudahan bisa didorong bersama-sama termasuk media,†harap Basyiri.
Laporan: Dom
