KedaiPena.Com – Anggota Komisi I DPR RI Dave Laksono meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan BSSN dapat memiliki SOP yang jelas untuk bisa diterapkan di semua kementerian, lembaga hingga direktorat terkait keamanan data.
Hal tersebut disampaikan Dave sapaanya menanggapi dugaan kebocoran 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP milik sejumlah tokoh penting termasuk dirinya hingga Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Ini kami terus meminta baik dari Kominfo, BSSN untuk memiliki SOP yang jelas untuk bisa diterapkan di semua kementerian lembaga dan direktorat jenderal, bahkan sampai dengan tingkat pemerintahan desa, memiliki SOP yang tegas, pengamanan berlapis dan juga pemeriksaan secara berkala,” kata Dave dalam keterangan yang diterima redaksi, Jumat (20/9/2024).
Dave menegaskan, perlindungan data masyarakat Indonesia sendiri telah diatur di dalam Undang-Undang (UU) Perlindungan Data Pribadi atau PDP. Menurut Dave, perlindungan data masyarakat Indonesia menjadi seluruh kewajiban dari instansi pemerintah.
“Dan juga tanggung jawab dari semua elemen bangsa untuk memastikan kita memiliki kedaulatan full akan data-data,” ungkap Dave.
Dave mengakui, bahwa dugaan bocornya data-data Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP menunjukkan masih banyak kelengahan dari para pengampu ataupun juga sistem pengamanan Indonesia. Hal ini, kata dia, yang membuat kebocoran data terus berulang.
“Ini menunjukan bahwa masih banyak kelengahan dari para pengampu data ataupun juga sistem pengamanan kita yang berulang kali hal ini terulang,” tandas Dave.
Laporan: Muhammad Rafik
