KedaiPena.Com- Relawan Perjuangan Demokrasi (REPDEM) yang merupakan organisasi sayap PDI Perjuangan (PDIP), menyayangkan sikap Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto yang tidak mencabut perintah impor beras kepada Menteri Perdagangan.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Repdem Abe Tanditasik mengungkapkan, alasan pihaknya menyayangkan sikap tersebut. Pasalnya, menurut dia, Presiden Joko Widodo (Jokowo) sendiri sudah mengatakan tidak ada impor beras sampai akhir Juni.
“Kabulog sendiri menegaskan bahwa stok beras ada 800 ribu ton. Panen raya ini menargetkan penyerapan 1,4 juta ton. Maka cadangan beras nasional akan menjadi 2,2 juta ton. Jauh lebih dari cukup. Dan selama 3 tahun terakhir Bulog tidak mengimpor beras. Stok aman.Tapi harga beli dari petani juga harus diperhatikan. Jangan sampai tengkulak mengaku petani. Itu yang sangat mungkin terjadi,”kata dia dalam keterangan tertulis, Minggu, (4/4/2021).
Ia melanjutkan, jika mengacu kebutuhan mendesak, adalah diversifikasi pertanian. Hal ini sudah selaras dengan semangat dan mandat dari presiden Jokowi yang mencanangkan food estate. Terlebih lagi, pemerintah saat ini juga sedang mendorong desa wisata agro.
“Inilah yang seharusnya dipacu. Bukan impor beras yang rawan ijon seperti perintah Menko Perekonomian ke Menteri Perdagangan. Atau bukan tidak mungkin Menko Perekonomian punya kepentingan lain di luar visi Presiden dan tidak ambil pusing dengan nasib petani,” papar dia.
Dengan kondisi demikian, kata dia,
Repdem mendesak agar Menko Perekonomian mencabut perintah impor beras. Tidak hanya itu, Repdem juga berharap, agar Menteri Perdagangan dapat langsung membatalkan program impor beras tersebut.
“Jelas argumen kedua menteri ini manipulatif. Melakukan kebohongan publik. Jika terus berkeras, berarti kedua menteri ini punya kepentingan lain. Pilihannya cuma dua. Mundur atau Presiden harus memberhentikan kedua Menteri yang tidak sevisi dengan Presiden ini,” tandasnya.
Laporan: Sulistyawan
