KedaiPena.Com – Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyesalkan sikap Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi yang ngotot mengimpor beras dan garam.
Hasto juga menilai, mendag telah mengabaikan koordinasi dengan jajaran kementrian terkait, termasuk para kepala daerah yang menjadi sentra produksi pangan.
“Basis kekuatan utama Pemerintah adalah rakyat. Rakyat sebagai sumber legitimasi kekuasaan pemerintahan negara,” kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam keterangannya, Sabtu (19/3/2021).
Karena itu, menurut Hasto, sebagai pembantu presiden, di dalam mengambil keputusan politik, menteri harus senafas dengan kebijakan politik pangan presiden.
“Dan berupaya mewujudkan kedaulatan pangan nasional serta berpihak pada kepentingan petani,” imbuhnya.
PDIP meminta Mendag belajar dari kepemimpinan Presiden Jokowi yang selalu membangun dialog, menyerap aspirasi, mengemukakan data-data yang obyektif, baru mengambil keputusan.
“Menteri tidak hidup di menara gading sebab ia adalah pengemban tugas sebagai pembantu presiden,” tegas Hasto.
Atas dasar hal tersebut, PDIP meminta Mendag untuk secepatnya melakukan koordinasi dengan pihak terkait baik kementrian pertanian, BULOG, asosiasi petani, para pakar di bidang pertanian dan para kepala daerah.
“Politik pangan nasional adalah politik pangan berdikari. Indonesia memiliki keanekaragaman pangan yang luar biasa. Konsolidasi peningkatan produksi pangan atas keunggulan kenaekaragaman pangan nusantara. Sebab persoalan pangan adalah persoalan mati hidupnya negeri,” ujarnya.
Sementara terkait pangan, Hasto menegaskan sikap PDIP sangat jelas, yakni jangan korbankan petani oleh kepentingan impor sesaat yang di dalamnya sarat dengan kepentingan pemburu rente.
“Sejak Maret tahun 2020 PDI Perjuangan telah memelopori gerakan menanam tanaman yang bisa dimakan. Seluruh kepala daerah Partai bergerak. Langkah ini yang seharusnya dipilih para pembantu Presiden,” pungkas Hasto.
Laporan: Muhammad Lutfi
