KedaiPena.Com – Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Muhidin Muhammad Said menilai, pembiayaan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur (Kaltim) tergantung dari situasi perkembangan COVID-19 di tanah air.
“Tergantung situasi perkembangan COVID-19. Karena, fokus saat ini tetap penanggulangan COVID-19 dan pemulihan ekonomi,” ujar Muhidin begitu ia disapa kepad wartawan, Rabu, (19/1/2022).
Anggota DPR Komisi XI ini memandang, semakin melandainya penularan COVID-19 terkhusus Omicron akan membuat perekonomian negara semakin membaik.
“Dan pendapatan negara juga sudah melampaui target secara keseluruhan tahun 2021,” jelas dia.
Dengan demikian, Muhidin merespons positif, bantahan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani jika 54 persen untuk penandaan IKN.
“Karena itu pendanaan IKN apa yang disampaikan oleh Ibu Menkeu Sri Mulyani memungkinkan dan kelanjutan akan pembangunan nasional tetap berjalan,” pungkas Politikus Partai Golkar ini.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, pendanaan pemindahan IKN ke Kalimantan Timur (Kaltim) seminimal mungkin menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
SMI menuturkan, pemerintah juga akan menitikberatkan pada pendaanaan pembangunan melalui skema kreatif, seperti skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) maupun skema pendanaan swasta/BUMN/BUMD.
“Kalau mengenai anggaran apalagi tadi porsi APBN dan lain-lain nanti kita akan hitung. Jadi sebetulnya enggak ada yang disebut hari ini, pre-conception 54 persen adalah APBN,” ucap Sri Mulyani dalam konferensi pers IKN di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta, Selasa (18/1/2022).
Laporan: Muhammad Hafidh
