KedaiPena.Com – Anggota Komisi XI DPR RI Ahmad Najib Qodratulloh berharap agar pemerintah dapat menimbang setiap kebijakan yang dikeluarkan untuk menyelamatkan ekonomi yang babak belur terdampak wabah Corona atau Covid-19 ini.
Hal tersebut disampaikan oleh Najib sapaannya, saat menanggapi sejumlah wacana dan perbaikan ekonomi RI yang babak belur karena Corona, salah satunya ialah bantuan yang diberikan oleh IMF dan Bank Dunia kepada RI untuk penanganan pandemik tersebut.
“Setiap kebijakan akan mengandung resiko, saya berharap pemerintah menimbangnya dengan baik. Saya yang mewakili rakyat Indonesia perlu menyampaikan bahwa resiko yang diambil adalah yang terkecil tapi berikan keuntungan sebesar-besarnya bagi rakyat,” ungkap Najib kepada wartawan, Jumat, (27/3/2020).
Tidak hanya itu, Najib mengatakan pemerintah perlu mencari langkah berikutnya, sebab daya beli masyarakat akan terganggu dan perlambatan ekonomi saat ini sudah jelas terlihat.
“Perlu paket kebijakan ekonomi yang bersifat menyeluruh untuk mengangkat daya beli masyarakat dalam jangka panjang. Itu tentu akan berhubungan dengan lapangan kerja dan UMKM,” katanya.
Najib juga meminta agar pemerintah dapat memikirkan strategi tersebut secara matang agar hal-hal tersebut bisa berkembang secara cepat.
“Penurunan suku bunga perbankan juga perlu dibarengi aksesibilitas yang tinggi terhadap perbankan agar fungsi intermediasi berjalan. Disamping itu, insentif bagi UMKM dari sisi pajak, izin dan lain lain perlu juga di lakukan, berikan UMKM ini karpet merah, sehingga menjadi prioritas tulang punggung ekonomi negeri ini,” tutur Najib.
Meski demikian, Najib mengapresiasi langkah dan kebiijakan Presiden Jokowi dalam mengatasi dampak ekonomi yang ditimbulkan akibat Corona ini.
Salah satu yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ialah dengan memberikan kebijakan berupa penangguhan cicilan kredit hingga satu tahun bagi tukang ojek, sopir taksi, nelayan dan pelaku UMKM.
“Presiden sudah mempertimbangkan faktor resiko bagi industri keuangan. Dalam jangka pendek bisa mengurangi beban masyarkat ditengah pemberlakuan KLB di beberapa daerah,” tandas Ketua DPW PAN Jawa Barat (Jabar) ini.
Laporan: Muhammad Hafidh
