KedaiPena.com – Ekonom senior INDEF, Faisal Basri menyatakan akan butuh waktu lama bagi pemerintah untuk dapat mengembalikan modal proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
Dengan asumsi, keterisian penumpang 50 persen dalam satu trip, maka dibutuhkan waktu sekitar 139 tahun untuk pemerintah mengembalikan investasi yang telah digelontorkan untuk kereta cepat.
“Ini yang saya katakan sampai kiamat baru balik modal itu,” kata Faisal dalam diskusi di Universitas Paramadina, Jakarta, Selasa (17/10/2023).
Adapun dasar asumsinya adalah jika tiap rangkaian kereta yang diberi nama Whoosh memiliki kapasitas maksimal 601 penumpang, kereta beroperasi dari pukul 5 pagi sampai 10 malam dengan 36 kali jumlah keberangkatan, dan tarif Rp350 ribu per orang. Dan kurs yang dipakai adalah Rp14.300 dan nilai investasi sekitar Rp114,4 triliun.
“Perhitungan yang dilakukan, tidak memperhitungkan ongkos operasional, tidak menghitung bunga utang 3,4 persen per tahun, dan tidak menghitung pendapatan non-operasional. Setiap tahun, pendapatan dari penumpang adalah Rp2,369 triliun. Asumsi yang saya pakai asumsi surga,” ujarnya.
Asumsi lainnya, jika kereta cepat bisa mendapatkan jumlah penumpang yang selalu penuh atau 100 persen, maka biaya investasi pemerintah baru bisa kembali selama 48,3 tahun.
Sementara apabila jumlah penumpang setiap hari mencapai 75 persen, maka pemerintah baru balik modal dalam 64 tahun.
Adapun, jika jumlah perjalanan dikurangi menjadi 30 kali per hari, modal investasi pemerintah baru bisa kembali dalam 77 tahun.
Dia mengatakan apabila tarif diturunkan karena tidak laku, maka hitung-hitungan balik modal akan semakin lama menjadi 92,7 tahun. Sementara, apabila kurs naik menjadi Rp14.500 balik modal pemerintah akan semakin lama menjadi 94 tahun. Dan jika kurs yang digunakan adalah Rp15.700 maka baru akan balik modal pada 100 tahun.
Faisal mengatakan apabila jumlah penumpang per hari hanya 50 persen, maka periode balik modal pemerintah akan semakin lama yakni, 139 tahun.
“Ini yang saya katakan kiamat itu,” tandasnya.
Sebelumnya, Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo memberi sinyal bahwa Kementerian BUMN sepakat untuk memperpanjang konsesi KCJB menjadi 80 tahun. Menurutnya, proyek infrastruktur membutuhkan pengembalian yang panjang.
“Suatu proyek infrastruktur itu butuh pengembalian yang panjang kan. Kita melihat dengan konsesi yang sudah kita kembangkan sekarang itu saya rasa relevan. Panjangan cuma 80 tahun, hingga nantinya secara trafic nya juga mencapai titik yang optimal,” kata Tiko.
Tapi ia menegaskan bahwa keputusan terkait konsesi KCJB adalah wewenang Kementerian Perhubungan.
Laporan: Ranny Supusepa
