KedaiPena.Com – Kasus peretasan situs KPU (Komisi Pemilihan Umum) sejak akhir pekan lalu, yang membuat hasil penghitungan Pilkada Serentak 2018 tak bisa diakses oleh publik, mendapat sorotan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon.
Menurutnya, salah satu hambatan kenapa kita belum bisa melangkah ke arah ‘paperless election’ atau mulai menggunakan mesin voting dalam Pemilu adalah masih lemahnya jaminan keamanan dunia siber di negeri kita. Penyelenggara, lanjut Fadli begitu ia disapa, seperti tak mampu menjamin keamanan suara rakyat dari serangan siber.
“Adanya peretasan situs KPU di tengah momen krusial Pilkada Serentak 2018 menunjukkan pengamanan situs KPU sangatlah lemah. Apalagi, sesudah lewat beberapa hari, kasus peretasan itu belum juga bisa ditangani seratus persen. KPU dan pemerintah menanganinya secara amatiran dan tak serius,†ujar Fadli dalam keterangan, Selasa (3/7/2018).
Tak hanya itu, Fadli juga menjelaskan, bahwa sejauh ini,untuk mengatasi peretasan, KPU menerapkan sistem buka tutup. Meskipun bisa mengurangi efek kerusakan, cara tersebut tak bisa dipertahankan.
“Karena bisa mengurangi kualitas transparansi penyelenggaraan Pilkada. Mestinya KPU punya skenario canggih, baik mencegah maupun mengatasi kasus semacam ini. Kita bisa lihat bagaimana dunia perbankan relatif bisa bertahan dari serangan siber dan aman dari retasan,†beber Fadli.
Fadli juga menilai, dengan anggaran besar yang dimiliki oleh oleh KPU, semestinya bisa membangun sistem keamanan siber ‘ultra secure’.
Seperti, dalam APBN 2018, anggarannya Rp26 triliun untuk pesta demokrasi 2018, baik pelaksanaan Pilkada serentak maupun persiapan Pemilu 2019.
“KPU tercatat merupakan lembaga kedua sesudah kepolisian yang mendapat alokasi anggaran terbesar pada APBN 2018, yaitu sebesar Rp12,5 triliun. Apalagi, KPU sebenarnya sudah punya pengalaman dengan ancaman peretasan, seperti pernah terjadi pada awal Februari 2017, pada saat penghitungan suara Pilkada DKI putaran pertama. Sehingga, kasus semacam ini seharusnya bisa lebih diantisipasi,†beber Fadli.
Laporan: Muhammad Hafidh
